JAKARTA-Centre for Strategic and International Studies (CSIS) merilis hasil survey tingkat kepuasan masyarakat di usia 2 tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Hasilnya, mayoritas publik puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Bahkan peningkatan kepuasan publik terjadi di hampir semua indikator. “Sebanyak 66,5 persen responden puas dalam survei yang dilakukan Agustus 2016,” kata staf peneliti CSIS, Arya Fernandes, di Gedung Pakarti Center, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (13/9).
Survei ini dilakukan pada 8 hingga 15 Agustus 2016 dengan sample respondennya sebanyak 1.000 orang yang tersebar di 34 provinsi. Penarikan sample dilakukan sepenuhnya secara acak menggunakan metode penarikan secara multi-stage random sampling. Penarikan sample mempertimbangkan proporsi antara jumlah sample dengan jumlah pemilih di setiap provinsi dan memerhatikan karakter weilayah perkotaan serta pedesaan.
Adapun marigin of error survei ini sebesar +/-3,1 persen pada tinfkat kepercayaan 95 persen. Selain itu quality control-nya dilakukan dengan mengambil hasil wawancara secara acak sebesar 20 persen dari total sample. Respondennya mereka yang memiliki hak pilih atau berusia 17 tahun ke atas.
Menurut Arya, kepuasan itu meningkat dari hasil survei sebelumnya, Oktober 2015. Pada saat itu tingkat kepuasan responden terhadap kinerja pemerintahan hanya 50,6 persen menjadi 66,6 pada Agustus 2016. “Jika kita break down terkait kepuasan ini, ada empat indikator utama. Yaitu ekonomi, hukum, politik, dan maritim,” ucap Arya.
Arya mengatakan kepuasan di bidang ekonomi meningkat dari 30 persen menjadi 46,8 persen. Publik merasa yakin terhadap program pemerintah dalam bidang ini.
Tingkat keyakinan terhadap program itu terdiri dari komitmen meningkatkan ketahanan pangan (68,2 persen yakin), komitmen meningkatkan industri dalam negeri (66,9 persen), komitmen melindungi usaha kecil dan menengah (64,9 persen).
Selain itu, komitmen meningkatkan daya beli masyarakat (62,9 persen), komitmen menaikkan pertumbuhan ekonomi 6 hingga 7 persen (59,1 persen) dan komitmen menumbuhkan iklim investasi (58,8 persen).
Meski demikian, lanjut Arya, secara keseluruhan tingkat kepuasan responden dalam bidang ekonomi masih belum menyentuh titik aman. Yaitu masih di bawah 50 persen. “Ekonomi masih menjadi tantangan,” kata Arya.
Bidang hukum menjadi indikator kedua, kepuasan responden terhadap kinerja Jokowi-JK meningkat. Yaitu dari 51,1 persen menjadi 62,1 persen. Hal itu tercermin keyakinan responden terhadap program pemerintah dalam bidang hukum.
Terdiri dari komitmen memperkuat KPK (74,6 persen), komitmen mendorong reformasi di kepolisian (65 persen) dan komitmen memberantas mafia peradilan (62,4 persen).
Kemudian indikator di bidang politik. Kepuasan itu meningkat dari 40 persen menjadi 53 persen. CSIS tidak menjelaskan lebih detail terkait meningkatnya kepuasan di bidang ini.
Selanjutnya di bidang maritim yang menjadi salah satu program andalan. “Dari 59,4 persen pada Oktober 2015 menjadi 63,9 persen pada Agustus 2016. Meskipun Menko-nya selalu berganti, tapi keyakinan dan kepuasan responden tidak bergeser,” terangnya.
Publik merasa yakin dengan program pemerintah dalam bidang maritim. Terdiri dari komitmen memperkuat pertahanan maritim (73,6 persen), komitmen membangun infrastruktur maritim (71,2 persen) dan komitmen mewujudjan negara maritim besar (69 persen).
