SUMENEP, koranmadura.com – Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumenep, mengusulkan pembentukan instansi baru ke Bupati setempat, untuk mempercepat pembangunan di daerah kepulauan.
Wakil Ketua Fraksi DPRD Sumenep Achmad Zainur Rahman mengatakan, sudah saatnya pemerintah daerah membentuk instansi baru yang konsentrasi memikirkan wilayah kepulauan. Itu dilakukan untuk mempercepat pembangunan di wilayah kepulauan.
Menurutnya, selama ini porsi anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai belum proporsional, yakni lebih besar daerah daratan dibandingkan wilayah kepulauan. Sehingga, masyarakat kepulauan terus merasa dimarginalkan oleh pemerintah daerah.
“Sesuai hasil pembahasan di internal Banggar (Badan Anggaran) APBD antara kepulauan dengan daratan masih timpang. Sehingga asas keadilan masih belum tampak,” katanya, Rabu (14 September 2016).
Politisi asal kepulauan itu berharap adanya struktur organisasi (SO) pemerintah daerah bisa mempertimbangkan terbentuknya instansi baru. Pasalnya berdasarkan hasil Penyampaian Nota Pembahasan Bupati Sumenep, A Busyro Karim dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sumenep, Rabu, selain berdasarka PP Nomor 16/2016, pembentukan SO berdasarkan luas wilayah.
Dilihat dari luas wilayah, kepulauan sudah layak dibentuk suatu instansi khusus. Namun pembentukan tersebut butuh keseriusan, sehingga tidak terkesan hanya sebagai wacana belaka.
“Ini butuh keseriusan, kami tidak ingin rencana ini hanya sebatas wacana atau janji politik. Melainkan harus direalisasikan agar masyarakat kepulauan tidak selalu merasa termarginalkan,” tegas AZ Rahman. (Junaidi/MK)
