SUMENEP, koranmadura.com – Fraksi PPP DPRD Sumenep mendukung pembentukan instansi khusus kepulauan masuk dalam struktur organisasi tata kerja (SOTK) pemerintah setempat yang baru. Harapannya, ke depan tak ada lagi kesan diskriminasi terhadap warga pulau.
Anggota DPRD Sumenep dari Fraksi PPP, M. Syukri mengaku sangat setuju jika ada instansi ataupun badan khusus yang menangani wilayah kepulauan. “Fraksi PPP tadi sudah mengadakan rapat, dan mendukung badan khusus untuk kepulauan itu,” tukasnya, Kamis (15 September 2015).
Ulusan pembentukan badan baru itu digulirkan Fraksi Partai Demokrat. Menurut Wakil Ketua Fraksi, A. Zainur Rahman, usulan itu disampaikan karena selama ini porsi anggaran dalam APBD masih timpang antara kepulauan dan daratan. (Baca: Fraksi Demokrat Sumenep Usulkan Instansi Baru https://www.koranmadura.com/2016/09/14/fraksi-demokrat-sumenep-usulkan-instansi-baru
Badan khusus untuk kepulauan penting diadakan dalam SOTK Pemkab Sumenep yang baru, karena selama ini keberadaan bidang percepatan pembangunan kepulauan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tak jelas. Keberadaannya hampir tak pernah dirasakan warga kepulauan.
Selama bertahun-tahun warga kepulauan masih jauh tertinggal dari wilayah daratan dari segi pembangunan infrastruktur. “Kami warga pulau tak ingin terlalu muluk-muluk, pembangunan di kepulauan harus sama dengan didaratan. Misalnya jalannya harus hotmex. Tidak. Kami hanya ingin kepulauan lebih diperhatikan,” tandasnya.
Sampai sekarang di kepulauan, dalam hal ini di Kangean, menurut dia masih banyak daerah terisolir. Bahkan di sejumlah desa tak ada jalan. Sehingga tiap kali akan masuk musim kemarau, warga setempat harus bahu membahu membuat jalan sendiri. Kalaupun ada jalan sepanjangan 20 km, sampai sekarang belum tersentuh, bahkan untuk sekadar pengerasan.
Mengenai anggaran yang dikucurkan untuk wilayah kepulauan tahun ini, menurut dia persentasenya sangat kecil karena hanya 15 persen. “Makanya saya sangat mendukung badan khusus kepulauan itu masuk dalam SOTK yang baru,” imbuh Syukri.
Hanya saja dalam draf SOTK yang diajukan Pemkab kepada DPRD untuk dibahas di Pansus, badan atau instansi khusus kepulauan tak ada. Karena itu, pihaknya akan berkomunikasi dengan fraksi-fraksi lain agar satu suara mendukung adanya badan baru itu. FATHOL ALIF/MK
