SUMENEP, koranmaduramcom – Menyikapi kedatangan sejumlah masyarakat dan tiga kepala desa di Pulau Giliraja, Kecamatan Giligenting, yang meminta Komisi II DPRD Sumenep lebih serius mengawal anggaran kelistrikan, Ketua Komisi II, A. Fajar Heri Ponto memastikan anggaran Rp 5,8 miliar bisa direalisasikan tahun 2017. (Baca: Anggaran Kelistrikan Dipangkas, Masyarakat Giliraja Mengadu ke Dewan https://www.koranmadura.com/2016/09/14/anggaran-kelistrikan-dipangkas-masyarakat-giliraja-mengadu-ke-dewan
Ponto menjelaskan alasan anggaran kelistrikan untuk Kepulauan Giliraja tahun 2017 tak sesuai dengan yang pernah dijanjikan Pemkab dan DPRD beberapa waktu lalu, yaitu Rp 10 miliar. Menurut politisi Golkar itu, karena anggarannya disesuaikan dengan kemampuan APBD Sumenep.
Anggaran kelistrikan untuk Giliraja tidak bisa langsung dalam jumlah besar. Tapi harus dianggarkan secara bertahap. “Karena permintaan bukan hanya dari Giliraja. Daerah-daerah lain juga membutuhkan anggaran,” jelasnya, Rabu (14 September 2016).
Tahun 2017, anggaran kelistrikan untuk Kepulauan Giliraja hanya Rp 5,8 miliar, tidak sampai Rp 10 miliar sebagaimana pernah dijanjikan Pemkab dan DPRD Sumenep. Dia memastikan anggaran tersebut tak akan mengalami masalah meski dalam waktu dekat akan ada perubahan struktur organisasi tata jerja (SOTK).
“Tidak masalah. Meskipun ESDM nantinya jadi bidang, anggaran 5,8 itu tidak akan hilang. Karena itu sudah menjadi janji dan kometmen pemerintah daerah dan DPRD. Harus jangan hilang,” pungkasnya. FATHOL ALIF
