SUMENEP, koranmadura.com – Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep, Moh. Imran, mempertanyakan realisasi bantuan bagi guru non pegawai negeri sipil (PNS). Berdasarkan informasi yang diterima, bantuan tersebut belum terealisasi semua.
”Informasi yang kami terima bantuan itu belum terealisasi. Padahal sangat dibutuhkan guna menunjang keberlangsungan pendidikan di Sumenep,” katanya, Kamis (15 September 2016).
Menurutnya, jumlah guru non PNS lebih banyak dari pada jumlah guru yang berstatus PNS. Dan mereka membutuhkan perhatian khusus pemerintah daerah. Sehingga semangat memperjuangkan dunia pendidikan tidak pudar.
Apalagi, lanjutnya, mayoritas para guru sudah berkeluarga dan telah meluangkan waktunya untuk terus berupaya membantu pemerintah daerah mencerdaskan anak bangsa.
”Kalau guru non PNS saya kira benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa. Karena mereka tidak digaji, namun semangatnya luar biasa,” tegasnya.
Oleh sebab itu, dia meminta agar bantuan tersebut segera direalisasikan. “Tidak ada alasan untuk tidak direalisasikan. Karena anggaran itu sudah dianggarkan dalam APBD tahun 2016,” tandasnya.
Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Kadarisman, tidak membatah jika sebagian bantuan bagi guru non PNS belum teralisasi semua. Katanya, saat ini sebagian bantuan masih dalam tahap proses pencairan.
”Kalau prosesnya sudah selesai, pasti kami akan cairkan sesuai dengan peratruan yang berlaku,” tegasnya. (JUNAIDI/RAH)
