SUMENEP, koranmadura.com – Keinginan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep agar dibentuk badan khusus kepulauan sepertinya tak bisa dibendung lagi. Sejumlah fraksi sudah menyatakan sepakat mengenai hal itu.
Pada rapat Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi yang dilaksanakan Kamis (15 September 2016) malam, tujuh fraksi di DPRD Sumenep, yaitu PDI Perjuangan, Demokrat, Golkar, Gerindra Sejahtera, PAN, PPP dan PKB, memiliki keinginan yang sama.
“Sepertinya tujuh fraksi yang ada di DPRD sama-sama mengarah agar percepatan pembangunan wilayah kepulauan dan daerah tertinggal dibentuk,” kata Ketua Fraksi Gerindra Sejahtera, Nurus Salam, Jumat (16 September 2016).
Pertama kali, fraksi yang menyatakan mendukung dibentuknya badan khusus kepulauan yaitu Fraksi Demokrat (Baca: Fraksi Demokrat Sumenep Usulkan Instansi Baru, lalu disusul PPP (Baca: Fraksi PPP Juga Dukung Instansi Khusus Kepulauan
Apakah nanti instansi itu berbentuk dinas, badan, atau kantor, menurut pria yang akrab disapa Oyuk, hal itu akan dibahas lebih lanjut antara legislatif dan eksekutif dalam pembahasan SOTK yang baru. Termasuk penempatannya, apakah di kepulauan atau tidak.
Dikatakan, pembentukan instansi percepatan pembangunan kepulauan dan daerah tertinggal mutlak untuk dilakukan. Agar antara kepulauan dan daratan tak sampai terjadi ketimpangan. FATHOL ALIF/MK
