PAMEKASAN, koranmadura.com – Anggaran dana desa (DD) sudah cair pada Juli lalu, dan saat ini sedang dalam tahapan realisasi. Sayang, banyak ditemukan desa di Kabupaten Pamekasan tidak mempublikasikan realisasi bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat itu. Hal itu menjadi sorotan anggota DPRD setempat, sebab publikasi realisasi DD dianggap sebagai bentuk transparansi agar masyarakat bisa mengetahui dan ikut memantau kegiatan yang dilakukan.
Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail, menuturkan bahwa berdasarkan kunjungan yang dilakukan ke sejumlah kecamatan, ditemukan banyak desa tidak mempublikasikan kegiatan DD. Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan pendamping desa dan pihak kecamatan untuk mengintruksikan perangkat desa mempublikasikan kegiatan DD.
“Biar masyarakat tahu dan bisa ikut serta melakukan pengawasan di lapangan,” kata Ismail, Rabu (7 September 2016).
Politisi Partai Demokrat ini berharap keterlibatan aktif msyarakat dalam mengawasi kegiatan DD. Dengan partisipasi masyarakat, maka pengawasan wakil rakyat akan lebih mudah dijalankan. Terlebih dia merasa tidak mungkin bisa mendatangi semua desa guna mengawasi kegiatan DD.
“Paling yang kami datangi kecamatan dan desa-desa tertentu, tidak semunya. Makanya, kalau ada temuan masyrakat bisa menyampaikannya kepada anggota dewan, biar bisa ditindaklanjuti,” ungkapnya. (ALI SYAHRONI/RAH)
