JAKARTA, koranmadura.com – Anggota fraksi PDI Perjuangan, Said Abdullah mengatakan, dalam dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mengalami peningkatan.
Bahkan menurutnya, dalam salah satu survei menyatakan kepuasan publik sebesar 64 persen.
“Harus diakui bahwa bidang hukum paling rendah kinerjanya. Namun pemerintah memiliki kesadaran untuk menggenjot kepastian hukum di Indonesia,” kata Said di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/10/2016).
Said menuturkan, pemerintah berupaya membenahi persoalan hukum yang dua tahun ini belum maksimal kinerjanya. Dikatakannya, upaya pemberantasan pungutan liar (Pungli) merupakan satu diantara usaha pemerintah dalam memberikan kepastian hukum.
“Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi maka harus ada pembenahan hukum. Kalau masalah hukum dari hulu sampai hilir diselesaikan, kami optimis pertumbuhan 5,3 persen tercapai,” tutur Said Abdullah.
Presiden, kata Said harus menjadikan hukum sebagai panglima untuk membenahi sistem hukum di Indonesia. Dirinya menilai pemberantasan Pungli yang digalakkan oleh pemerintah sudah mulai terlihat hasilnya.
“Mudah-mudahan ke depan presiden jadikan hukum sebagai panglima. Kepastian hukum itu untuk menjamin investasi yang ada di Indonesia,” tandas Said Abdullah.
sumber : TRIBUNNEWS.COM
