SAMPANG, koranmadura.com – Ketua Fraksi Gotong Royong DPRD Sampang yang terdiri dari PDIP dan Nasdem, Moh Anwar Sanusi, menyebut Kabupaten Sampang dalam kondisi terpuruk. Indikasi yang dia sebut adalah minimnya serapan anggaran. Menurut politisi PDI P itu, serapan anggaran tahun kurang dari 25 persen. Padahal idealnya di antas 50 persen.
“Serapan anggaran tahun kecil,” ungkapnya, Sabtu (1 Oktober 2016).
Dia menuturkan, tren minim serapan itu tidak hanya terjadi tahun ini. Terbukti, silpa tahun 2014 kurang lebih sebesar Rp 110 milyar, tahun 2015 sebsar Rp 228 milyar.
“Dan berapakah silpa tahun 2016 ini?” imbuhnya dengan nada tanya.
Karena minimnya serapan itu, kata Anwar, wajar jika Pemerintah Pusat mengurangi pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan, seperti halnya pemotongan DAK sebesar 10 persen, DAU 5 persen, serta penundaan pembayaran DAU sebesar Rp 119 miliyar sebagaimana dalam Permenkeu RI nomor 125 tahun 2016.
“Ini bentuk punishment yang diberikan pemerintah akibat potret buruknya kinerja Pemerintah Daerah,” imbuhnya.
Selain itu, dia mengaku heran dengan target PAD TA 2016 ini yang mencapai Rp 137 miliyar. Padahal realisasi PAD di tahun 2015 kurang lebih sebesar Rp 142 miliyar. (MUHLIS/RAH)
