PAMEKASAN, koranmadura.com – Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Pamekasan, Saifudin mengatakan, studi Dokter Layanan Primer (DLP) bentukan pemerintah pusat tidak dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.
Baca: IDI Pamekasan Tolak Program DLP
5 Tuntutan IDI Pamekasan pada Pemerintah Pusat
“Layanan primer ini tidak dibutuhan di masyarakat, karena kita sudah dokter layanan primer,” kata Saifudin saat melakukan aksi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Senin, 24 Oktober 2016.
Dokter primer bentukan pemerintah, kata dia, dibentuk karena dokter umum yang bertugas di puskesmas dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik. “Kami dianggap tidak mampu karena angka rujukan tinggi, angka kematian bayi tinggi,” terangnya.
Karena tidak dibutuhkan, kata dia, IDI Pamekasan meminta kepada pemerintah pusat untuk menghentikan program studi DLP. “Pelayananan di Puskesmas akan berjalan baik jika faktor pendukungnya berupa obat, sarana dan prasarana kesehatan juga tersedia dengan baik. Selama ini kan tidak,” tandasnya. (RIDWAN/MK)
