SUMENEP, koranmadura.com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengaku telah melakukan apraisal terhadap SMA PGRI. Hanya saja, hasilnya masih belum disampaikan. Bahkan pihak PGRI setempat juga belum mengetahui nominalnya.
Ketua PGRI Sumenep, Nurul Hamzah, mengatakan, informasi yang diterimanya dari Sekretaris Daerah (Sekda) Sumenep, apraisal memang telah dilakukan. Hanya saja, sampai sekarang dia mengaku belum tahu berapa harga SMA PGRI yang harus diganti oleh pemerintah kabupaten paling timur Pulau Madura ini.
“Apraisal memang telah dilakukan. Cuma sampai sekarang belum dimunculkan, berapa taksirannya. Jadi kami belum tahu nominalnya,” ungkap mantan Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep itu, Jumat, 13 Januari 2017.
Pria yang akrab disapa Nono itu mengungkapkan, pihaknya belum tahu berapa harga tanah, bangunan dan tumbuhan yang akan diganti oleh Pemkab Sumenep. Sehingga untuk sementara, PGRI Sumenep belum bisa mengonsultasikannya kepada PGRI Provinsi maupun kepada pihak yayasan.
Sekda Sumenep, Hadi Soetarto, mengatakan, tahun ini pihaknya sudah menyiapkan anggaran untuk relokasi SMA PGRI dalam APBD. Terkait berapa nominalnya, Atok, sapaan akrabnya, enggan mengutarakan. “Kisarannya melampaui ketentuan dari apraisal,” katanya.
SMA PGRI Sumenep harus direlokasi karena dinilai sebagai salah satu objek yang dapat mengganggu aktifitas penerbangan (obstacle) di Bandara Trunojoyo pasca dilakukan peningkatan fasilitas tahun 2016.
Salah satu yang dikembangkan dari bandara ialah landasan pacu pesawat, yaitu diperpanjang dari 1.130 meter menjadi 1.600 meter dan diperlebar dari 23 meter menjadi 30 meter. Rencananya, Bandara Trunojoyo akan mulai dioperasikan secara komersil mulai awal tahun ini dengan menggunakan pesawat jenis ATR 72. Namun sampai sekarang rencana itu belum terealisasi. (FATHOL ALIF/GM)
