PAMEKASAN, koranmadura.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan berencana merevisi tata tertib (tatib). Pembahasan regulasi itu berpotensi buat wakil rakyat di parlemen gaduh.
Baca: Revisi Tatib DPRD Tak Sesuai Rencana https://www.koranmadura.com/2017/01/24/revisi-tatib-dprd-tak-sesuai-rencana/
Perkiraan itu lantaran setelah muncul rencana untuk memperbaiki tatib tersebut agar sesuai dengan susunan SKPD terbaru, kini muncuk suara-suara agar yang direvisi tidak hanya terkait kemitraan komisi dengan SKPD, melainkan juga regulasi sistem kemitraan.
Ketua DPRD Pamekasan, Halili mengatakan, revisi tatib yang telah direncanakan sudah mulai berkembang yang akan dibahas. Sebab, terdapat anggota DPRD yang meminta sistem kemitraan penuh yang diterapkan saat ini juga dievaluasi.
“Potensi terjadi tarik ulur dalam pembahasa ragulasi tatib kemintraan dan polanya pasti ada. Apalagi, dalam pembahasan aturan kemitraan ini, pernah terjadi ribu-ribut karena sejumlah anggota DPRD protes saat paripurna penetapannya,” kata Halili.
Lanjutnya, saat ini sistem kemitraan yang dijalankan kemitraan penuh, sementara ada permintaan pola itu dievaluasi dan diganti menjadi sistem perbidang. Keputusan akhirnya nanti ditentukan bersama.
“Biar forum nanti yang memutuskan, masih dengan kemitraan penuh atau justru diganti pola kemitraan perbidang. Sekarang kami masih menunggu PP untuk memukai tahapan pembuatan tatib,” ungkapnya. (ALI SYAHRONI/MK)
