SUMENEP, koranmadura.com– Tahun 2017, kawasan rawan banjir dan longsor di lingkungan Kabupaten Sumenep meluas. Sehingga untuk penanganannya butuh anggaran cukup besar. Pemkab setempt tak kuat menanganinya sendiri.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep, Syaiful Arifin, mengungkapkan, untuk menanggulangi bencana alam seperti banjir dan lonsor, pihaknya mengajukan permohonan bantuan anggaran kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menurut dia, BPBD Sumenep telah mengajukan permohonan bantuan anggaran kepada BNPB kurang lebih Rp 19,5 miliar. “Itu sudah kit ajukan,” kata Syaiful kepada wartawan, Jumat, 17 Februari 2017.
Anggaran tersebut, salah satunya, akan digunakan untuk membuat beronjong atau penahan tebing sehingga tidak mudah terjadi longsor. Menurut dia, BPBD telah bekerja sama dengan Dinas PU Bina Marga melakukan inventarisir daerah-daerah rawan.
Lebih lanjut, Syaiful menjelaskan, jika penangannya hanya mengandalkan APBD, maka kemunginan hanya sebagian kecil yang ditangani. Pasalnya APBD Sumenep sangat terbatas. “Makanya kita usulkan kepada pusat,” tambah dia.
Tahun 2017, anggaran yang dimiliki pihaknya “hanya” Rp 5 miliar, masuk dalam nggaran tak terduga. Hanya saja, anggaran tersebut tidak murni untuk menangani bencana banjir dan longsor.
“Anggaran lima miliar ini bukan untuk bencana saja. Tapi juga untuk warga kepulauan yang, misalnya, tertahan di pelabuhan karena tidak ada kapal berangkat akibat cuaca buruk. Makan dan minumnya ditanggung pemerintah daerah,” pungkasnya. FATHOL ALIF
