SAMPANG, koranmadura.com – Adanya 9 TKI warga Sampang yang beberapa hari lalu dikabarkan tewas dalam tenggelamnya kapal di Malaysia memantik keprihatinan mendalam warga Sampang, khususnya keluarga korban.
Amin Arif Tirtana, ketua Komisi IV DPRD Setempat mengatakan bahwa ia begitu prihatin dengan kabar duka itu. Menurutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang harus segera meningkatkan sosialisasi agar masyarakat Sampang tidak lagi kepincut untuk menjadi TKI menggunakan jalur ilegal.
Menurutnya, adanya 9 TKI yang tewas tenggelam itu menandakan bahwa akhir-akhir ini makin banyak warga Sampang yang mencari pekerjaan ke luar negeri tidak dengan cara yang sudah ditentukan pemerintah. “Sebab biasanya, kalau memang legal tidak pulang menggunakan kapal seperti itu,” ujarnya.
Oleh karenanya ia mengimbau pihak eksekutif setempat untuk lebih giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara menjadi TKI di luar negeri. Khususnya terkait bahaya yang bisa menimpa mereka bila bersikeras untuk berangkat melalui jalur ilegal.
“Ini patut kita pertanyakan kinerja Pemkab saat melakukan pendekatan kepada warga melalui sosialisasi, karena hingga saat ini tetap masih banyak warga Sampang yang masih menjadi TKI ilegal,” tegasnya kepada koranmadura.com, Jumat, 3 Pebruari 2017.
Dengan sosialisasi dan pendekatan yang tepat, ia yakin jumlah TKI yang berangkat lewat jalur ilegal akan bisa ditekan. “Memang persoalan ini dilematis, cuma kami berharap kepada masyarakat Sampang untuk menggunakan jalur resmi, karena nasibnya nanti akan lebih diperhatikan,” katanya.
Selain itu, Amin meminta pemerintah untuk memfasilitasi warga Sampang dengan menggalakkan pelatihan bagi warga Sampang yang ingin bekerja ke luar negeri. “Itu yang perlu diperhatikan, memfasilitasi warga entah itu fasilitas dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Sehingga kami yakin masyarakat akan lebih memilih jalur legal,” tandasnya.
Terpisah, Kabid Tenaga Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskop UMTK) Kabupaten Sampang, Bisrul Hafi menjelaskan, pihaknya mengaku sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Sampang, terutama warga yang berada di wilayah utara. Namun pihaknya tidak mengelak jika pengaruh lingkungan dan kerabat lebih kuat daripada sosilaisasi yang dilakukan pemerintah.
“Kami sudah tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi. Tapi masyarakat tetap beranggapan bahwa jalur ilegal lebih mudah. Intinya mereka lebih terpikat dengan ajakan kerabatnya yang sebelumnya berangkat secara ilegal” tuturnya.
Menurutnya, fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap TKI yang berangkat secara legal sebenarnya cukup banyak dan lebih menjanjikan. Namun warga tetap memilih jalur pintas. “Dulu jalur ilegal itu, untuk pemulangan jenazah ambulannya bayar, tapi untung sekarang dibantu pemkab, sehingga ambulannya gratis, dan mendapat bantuan duka, tapi hanya sedikit. Kalau resmi itu bantuan itu lebih banyak. Meninggal saat baru bekerja dua hari saja sudah bisa dapatkan hak-haknya,” tambahnya.
Meski sangat sulit untuk memberantas TKI ilegal, pihaknya berjanji akan berusaha semaksimal mungkin menjalankankan tugasnya untuk menekan maraknya TKI ilegal. (MUHLIS/BETH)
