SAMPANG, koranmadura.com – Ada yang tersisa dari kunjungan Gubernur Provinsi Jawa Timur, Soekarwo, ke Madura, saat melantik Wakil Bupati Fadhilah Budiono menjadi pelaksana tugas (Plt) Bupati Sampang. Pria berkumis tebal ini sempat bercanda dengan sejumlah wartawan, katanya dia punya kiat tersendiri dalam mengatasi masalah yang dihadapi di Jawa Timur. Caranya itu, berkomunikasi sambil ngopi.
Memang, setiap permasalahan pasti ada jalan keluar. Setiap pemimpin memiliki cara tersendiri dalam mengatasi persolaan. Salah satunya cara ala Gubenur Provinsi Jawa Timur (Jatim) Soekarwo itu. Cara ini juga diterapkan oleh Wakil Bupati Fadhilah Budiono di Sampang.
Gubenur berkumis yang akrab dipanggil Pakde Karwo ini menyatakan dirinya selalu menggunakan jurus komunikasi yang baik dalam memecahkan permasalahan di pemerintahannya. Dalam bahasa Suroboyoan, kata komunikasi memiliki makna “kamu kalau bicara harus dikasi,” ucapnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan komunikasi ngopi itu harus saling menguntungkan. “Komunikasi kalau bahasa Surabayanya, Kon itu kamu, Muni itu bicara. Jadi kamu kalau bicara harus dikasi. Artinya ada saling menguntungkan antar kedua belah pihak,” ujar Pakde Karwo, Sabtu, 22 April 2017 lalu.
Untuk itu, ia mengusulkan agar jalinan komunikasi antar Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus digalakkan, meskipun sebatas minum kopi bersama. Sehingga setiap permasalahan bisa diselesaikan dan tidak menimbulkan kegaduhan.
“Saya usul Pak Wakil Bupati, Pak Damdim, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Pengadilan Negeri, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sering ada pertemuan-pertemuan rutinlah. Nanti dipanitiai Pak Ketua DPRD. Minum kopilah. Kopi itu kalau sama rokok nyaman nekah,” ujar Pakde seraya menggunakan bahasa Madura, yang disambut tepuk tangan hadirin.
Cara seperti itu, lanjut dia, sebetulnya bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Selama memimpin Jawa Timur, ia aktif melakukan komunikasi dengan pimpinan DPRD setempat, termasuk berkonsultasi dengan ulama, bagaimana sebaiknya Jawa timur.
“Komunikasi yang baik tidak mendahulukan kewenangan, tapi mendahulukan manfaat buat masyarakat banyak,” tukasnya. (NWW/RAH)
