SUMENEP, koranmadura.com– Meski hasil appraisal SMA PGRI Sumenep di Jl KH Mansur sudah keluar, namun hingga sekarang gedung yang dinilai dapat mengganggu aktivitas penerbangan Bandara Trunojoyo (obstacle) belum direlokasi. Sebab belakangan muncul persoalan baru dan belum ada solusi hingga sekarang.
Belum direlokasinya bangunan sekolah tersebut menjadi salah satu kendala komersialisasi Bandara Trunojoyo. Kendati pada tahun lalu sudah ada peningkatan fasilitas bandara berupa perpanjangan dan pelebaran landasan pacu (run way) pesawat, dari sepanjang 1.130 meter menjadi 1.600 meter dan dari 23 meter menjadi 30 meter.
Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, mengatakan, sebetulnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sudah siap untuk melakukan relokasi sekolah tersebut. Bahkan anggaran untuk itu sudah disiapkan. Tanah tempat relokasinya juga sudah ada.
Namun politisi PKB itu, menyampaikan, belakangan muncul persoalan baru yang masih harus diselesaikan, yakni ada beberapa orang yang mengaku memiliki hak atas tanah SMA PGRI Sumenep. “Jadi itu yang masih perlu diselesaikan dulu. Belum ada satu kata tentang masalah-masalah yang baru muncul ini, masalah tanah,” ungkapnya.
Mengenai lokasi yang akan dijadikan pengganti kepada pihak SMA PGRI, menurutnya, sudah tidak ada masalah, yaitu di sebelah utara SPBU di Desa Pamolokan. Tanah itu milik Dinas Peternakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
“Mudah-mudahan saja. Karena tanah sudah ada untuk pindah. Jadi SMA PGRI itu nanti akan dipindah ke sebelah utara pom Pamolokan,” ungkap politisi PKB yang pernah menjabat Ketua DPRD Sumenep dua periode itu saat dikonfirmasi, apa mungking komersialisasi Bandara Trunojoyo bisa terlaksana tahun ini. FATHOL ALIF/MK
