SUMENEP, koranmadura.com – Setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Jawa Timur melakukan audit keuangan di Sumenep, Madura, Jawa Timur, beberapa waktu lalu, terungkap banyak temuan potensi penyimpangan senilai Rp 6,4 miliar dalam realisasi APBD 2016.
Angka tersebut merupakan akumulasi hasil audit semua OPD di lingkungan Pemkab setempat. Paling besar di Dinas Pendidikan, mencapai sekitar Rp 1,4 miliar, Dinas Kesehatan sekitar Rp 900 juta, Bappeda hampir Rp 500 juta, Sekretariat Desa sekitar Rp 600 juta, BKPSDM sekitar Rp 400 juta, Dinas PU Bina Marga kurang lebih Rp 100 juta, dan Dinas PU Sumber Daya Air berkisar Rp 100 juta lebih.
Sementara RSUD Dr Moh Anwar sekitar Rp 25 juta dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya sekitar Rp 100 juta lebih.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Hadi Soetarto membenarkan temuan tim audit BPK perwakilan provinsi Jawa Timur itu. “Itu sifatnya masih temuan sementara,” katanya, Kamis, 14 Juni 2017.
Hingga saat ini, hasil audit tersebut belum diterima pemerintah daerah setempat. “Kan masih pemeriksaan, nanti baru diketahui jika hasil pemeriksaan sudah diterima,” ujarnya.
Masih kata mantan Kepala Bappeda itu, proses pemeriksaan di BPK membutuhkan waktu lama, karena masih ada kesempatan OPD terkait untuk menanggapi temuan tersebut. “Ini masih temuan sementara,” tegasnya.
Menurutnya, temuan miliaran rupiah itu harus dikembalikan atau tidak, hingga saat ini masih tidak jelas. (JUNAIDI/RAH)
