SAMPANG, koranmadura.com – Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Madura, Jawa Timur, patut dipertanyakan. Hingga tahun ini, Pemkab Sampang masih bertahan dengan status Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari badan pemeriksaan keuangan (BPK) perwakilan Jawa Timur (Jatim).
“Masak setiap tahun Pemkab Sampang berstatus WDP. Masih kalah dengan pemerintahan Pamekasan yang mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ucap Plt Ketua DPRD Sampang, Fauzan Adima, Kamis, 1 Juni 2017.
Dia meminta masing-masing OPD meningkatkan kinerja dan saling berkoordinasi antara atasan dan bawahannya. Menurutnya, bocoran informasi status itu didapatdari Ketua BPK Perwakilan Jatim Rabu, 31 Mei 2017.
Untuk mendapatkan status WDP menjadi WTP tidak mudah. Harus dengan kerja keras dari semua pihak, baik eksekutif dan legislatif.”Ini salah satu bukti nyata kinerja dari eksekutif belum maksimal. Dan yang menjadi akar persoalan itu pada OPD dan TAPD. Eksekutif dan legislatif harus bersama-sama untuk memajukan Sampang. Supaya Sampang tidak terus menjadi wilayah yang tertinggal. Kami minta supaya setiap tahunnya ada peningkatan terutama di sektor infrastruktur pembangunan,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Pelaksana tugas (Plt) Bupati Sampang Fadhilah Budiono mengaku akan selalu melakukan peningkatan kinerjanya untuk memajukan kabupaten Sampang kedepannya. Akan tetapi pihaknya mengaku akan memfokuskan tiga hal seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Kami akan pacu kinerja birokrasi kedepannya. Dan kami sudah mengingatkan kepada pegawai di setiap kesempatan. Selain dari tiga hal tersebut yang lainnya menyusul,” janjinya. (MUHLIS/RAH)
