SUMENEP, koranmadura.com – Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) ikut angkat bicara terkait rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, menerapkan full day school.
Anggota DPKS, Mohammad Suhaidi, mengaku psimis kebijakan tersebut akan membawa dampak baik terhadap dunia pendidikan. Sebaliknya, dia menilai kebijakan tersebut akan berdampak buruk pada psikologis siswa.
Suhaidi mengatakan, bagi anak-anak belajar dari pagi sampai sore hanya akan membuat para siswa merasa tertekan. “Belajar dalam keadaan tertekan tidak akan membuat anak cerdas, tapi akan menjadikan mereka suka menekan pada akhirnya,” ujar dia, Senin, 12 Juni 2017.
Selain itu, dia juga menilai kebijakan Mendikbud yang satu ini tidak populis. Menurutnya, penerapan full day school hanya akan mengganggu kondusifitas dunia pendidikan yang sudah berjalan selama ini.
“Selain itu juga akan mengganggu dan memberangus dinamika pendidikan lokal, terutama pendidikan keagamaan (diniyah, red.),” ujar Suhaidi, Senin, 12 Juni 2017.
Namun, sambungnya, jika kebijakan tersebut tetap akan diterapkan, Kemendikbud harus melakukan pemetaan. Sebab tidak semua kabupaten/kota siap menerapkan kebijakan dimaksud, baik dari sarana maupun prasarana.
“Menurut saya tidak semua kabupaten akan siap. Khusus di kabupaten Sumenep, kebijakan itu hanya akan membuat program wajib Madin akan semakin tidak jelas,” pungkasnya.
Untuk diketahui, sebelumnya Muhadjir Effendy mengatakan bahwa dalam sepakan para siswa hanya akan masuk sekolah selama lima hari, dengan waktu pembelajaran minimum delapan jam per hari. “Sehingga dalam sepekan para guru akan mengajar selama 40 jam,” katanya.
Kebijakan lima hari sekolah dalam sepekan itu rencananya akan mulai diterapkan per Juli mendatang. Saat ini pemerintah sedang menyusun regulasi kebijakan tersebut. (FATHOL ALIF/MK)
