SUMENEP, koranmadura.com – Program satu desa satu pangkalan (SDSP) liquifeid pertrolium gas (elpiji) yang dicanangkan pemerintah kabupaten (pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, belum mengalami perkembangan cukup signifikan. Sebab proses pemetaanya hingga sekarang belum selesai.
Kabag Perekonomian Setkab Sumenep, Mustangin, melalui stafnya, Suhermanto, mengungkapkan, pihaknya bersama Pertamina saat ini belum selesai melakukan pemetaan kepada seluruh desa di kabupaten paling timur Pulau Madura ini.
Proses pemetaan itu ditarget selesai bulan ini. Sehingga awal Juli mendatang sudah masuk ke tahap selanjutnya, yaitu melakukan evaluasi. “Kemudian pada Juli sampai Desember, sudah proses penunjukan,” ujarnya.
Program pemerintah agar setiap desa minimal memiliki satu pangkalan elpiji dalam rangka penataan realisasi penyaluran elpiji kepada masyarakat. Sehingga, dalam perkembangannya, pangkalan elpiji tak menumpuk di daerah tertentu saja, seperti selama ini menumpuk di kecamatan kota.
Menurut pria yang akrab disapa Herman itu, hingga Juni 2017 jumlah pangkalan elpiji di Sumenep ialah 260, bertambah sebanyak 60 pangkalan dari tahun lalu. Namun dia tidak menyebutkan secara rinci penambahan itu tersebar di daerah mana saja.
“Pastinya penambahan itu diprioritaskan kepada daerah-daerah yang sebelumnya tidak ada atau minim pangkalan. Seperti di Giligenting yang sebelumnya tidak ada, sekarang informasinya sudah ada,” pungkasnya.
Untuk diketahui, pada 2017 Sumenep hanya mendapat tambahan kuota sekitar 6,12 persen atau tak sekitar 400 ribu tabung dari realisasi tahun lalu sekitar 6 juta tabung elpiji. Di waktu normal, permintaan elpiji di daerah ini sekitar 500 ribu tabung perbulan. (FATHOL ALIF/MK)
