SAMPANG, koranmadura.com – Ironi! Diperkirakan sebanyak 74 guru berstatus PNS yang tergabung dalam GGD (Guru Garis Depan) akan masuk ke Sampang, Madura, Jawa Timur, untuk disebar ke sejumlah Sekolah Dasar (SD) di daerah tersebut. Akan tetapi, di antara mereka, hanya 3 orang yang putra daerah.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang, HM Jupri Riyadi menyatakan program GGD merupakan penempatan guru di daerah perbatasan. Menurutnya, mereka sudah lama mengabdikan diri kepada pemerintah.
“Informasinya, memang ada tiga putra daerah yang masuk dalam GGD tersebut. Kami sendiri sangat menyayangkan terhadap putra daerah yang sebelumnya tidak mau ditempatkan di luar daerah, karena tidak tahunya, mereka itu diangkat jadi PNS secara otomatis,” katanya, Rabu, 19 Juli 2017.
Pengangkatan jadi PNS secara otomatis itu, menurutnya, sebagai bentuk reward pemerintah kepada para guru yang bersedia ditempatkan di daerah-daerah perbatasan dan terpencil, seperti di Kalimantan, NTT, dan beberapa daerah lain. Meski begitu, pihaknya mengaku masih belum mengetahui pasti tentang teknis pelaksanaan para GGD tersebut.
“Nantilah, saya masih belum menghadap dan berkoordinasi dengan BKP-SDM setempat. Nanti, kalau sudah dikoordinasikan, dikonfirmasi lagi, ya,” ucapnya.
Kabar tersebut disorot Ketua LSM Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Koorda Sampang, Sidik. Menurutnya, secara tersirat hampir tidak ada persoalan dalam hal tersebut, namun sebagai orang asli Sampang, dia mengaku sangat mengkhawatirkan nasib dan masa depan Guru Tidak Tetap (GTT), terutama K2, asli Sampang. Padahal mereka sudah sangat lama mengabdi pada negara untuk memajukan pendidikan di daerah itu.
“Informasi yang saya dapat, masuknya puluhan guru baru itu melalui program Sarjana Mengajar di daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (SM3T),” ujarnya.
Menurut alumni Unira itu, rekrutmennya dilakukan pemerintah secara diam-diam. “Yang jelas, kami tidak berpikir buruk dengan konsep pemerintah pusat, namun melihat fenomena Full Day School, yang jelas-jelas ditolak oleh tokoh agama, dan sekarang membuat program GGD, perlu kiranya kita bersama menganalisa lebih dalam tentang segala kemungkinan yang akan terjadi di masyarakat,” imbuhnya. (MUHLIS/RAH)
