SUMENEP, koranmadura.com – Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, Darul Hasyim, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi pembangunan gedung baru DPRD yang akan segera dibangun.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, permintaan pihaknya itu tak perlu alasan. Sebab normalnya memang harus seperti itu. Artinya, seluruh proses pembangunannya dari hulu hingga hilir harus mendapat pengawasan dari aparat penegak hukum.
“Sebagai politisi, kami tidak ingin di kemudian hari terjerat delik penyertaan yang diangap turut serta dalam perbuatan pidana,” kata politisi asal Kepulauan Masalembu ini.
Darul menilai, pembangunan gedung baru DPRD Sumenep kali ini merupakan mega proyek. Sepengetahuannya, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, proyek ini paling besar makan anggaran, yakni sekitar Rp 60 miliar.
“60 miliar, Bung! Angka yang saya tidak bisa membayangkan. Gedung itu nantinya akan dihuni oleh para politisi di periode berikutnya,” lanjut Darul.
Permintaan Darul tersebut disampaikan langsung kepada Satgas Tim Korsup Pencegahan KPK saat melakukan sosialisasi di Graha Paripurna Gedung DPRD Sumenep kemarin, Rabu, 26 Juli 2017.
Seperti diketahui, pembangunan gedung baru DPRD Sumenep itu akan dilakukan secara bertahap atau menggunakan anggaran multi years dimulai tahun ini dan diperkirakan selesai 2019 nanti.
Tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 30 miliar. Angaran tersebut digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan dan kebutuhan lainnya, seperti perizinan. FATHOL ALIF
