SUMENEP, koranmadura.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, menyatakan akan menolak pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018, namun ternyata ditandatangani oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, Senin, 31 Juli 2017.
“Dari awal, saya kira Legislatif tidak mungkin menolak KUA-PPAS. Kecurigaan saya, wacana penolakan itu sifatnya bargaining saja,” kata Direktur Sumenep Independen (SI) Syahrul Gunawan.
Sesuai aturan, pembahasan KUA-PPAS harus selesai maksimal awal Agustus. Jika tidak, lanjut dia, akan menghambat pembahasan APBD.
“Sudah dua kali pembahasan APBD lambat. Jika lambat lagi, maka semua jabatan politis terancam tidak digaji,” tegasnya.
Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma mengatakan pembahasan KUA-PPAS telah diparipurnakan setelah dilakukan pembahasan oleh Tim Anggaran (Timgar) dan Banggar. “Sudah terjadi kesepahaman antara eksekutif dan legislatif. Karena itu, pembahasan sudah selesai,” ucapnya.
Sebelumnya, Banggar bersikukuh akan menolak KUA-PPAS yang telah diterima pada 26 Juli 2017 itu. Alasannya, belanja pegawai pada 2017 sebesar Rp 935.284.208.950, sementara pada 2018 menjadi Rp987.085.228.950, alami kenaikan sebesar Rp 51.801.020.000 atau hampir 52 miliar.
Penggelembungan belanja pegawai tertinggi di Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep, karena ada penambahan sebanyak 227 bidan yang dinyatakan lulus tes CPNS 2016.
Selain itu, terjadi di Rumah Sakit Umum (RSUD) dr. Moh. Anwar Sumenep. Tahun ini, dianggarkan sebesar Rp 41 miliar untuk tunjangan PNS. “Jadi, anggaran tunjangan PNS di Rumah Sakit setiap bulan mencapai Rp 3,4 miliar. Cukup besar dan tidak sesuai kinerja saat ini,” kata Anggota Banggar DPRD Sumenep Badrul Aini.
Anggaran itu, kata Badrul, tidak termasuk anggaran gaji PNS setiap bulan. Menurutnya, gaji resmi PNS di RSUD di anggaran Rp 21 miliar setiap tahun dengan jumlah PNS sekitar 400 PNS dan 100 orang nonPNS. “Kalau diratakan, maka setiap gaji mereka mencapai Rp82 juta per tahun. Luar biasa, tapi kinerjanya tetap amburadul,” tegasnya.
Secara terpisah, Bupati Sumenep A Busyro Karim mengakui anggaran belanja pegawai terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. “Itu karena ada pelimpahan gaji tenaga kesehatan dari pusat setelah dinyatakan lulus tes CPNS. Itu sudah ada aturannya,” jelasnya.
Menurut orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep itu, APBD tahun ini masih didominasi belanja langsung. (JUNAIDI/RAH)
