SAMPANG, koranmadura.com – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang, Madura, Jawa Timur, Firman Pria Abadi mengaku instansinya baru mengembalikan sekitar 30 persen dari nominal kebocoran anggaran negara yang menimpanya.
“Ada 5 paket proyek, 4 paket pengerjaan Puskesmas dan 1 rumah sakit. Itu semuanya sebesar Rp 1.045.577.181. Dan saat ini semuanya belum terlunasi. Kira-kira 30 persen yang bayar,” paparnya.
Dinkes Sampang, termasuk dari tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disebut dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jatim tertanggal 30 Mei 2017, terkait kasus pengerjaan 27 paket proyek tahun anggaaran 2016. Negara dirugikan sebesar Rp miliar dalam total proyek sebesar Rp 585.161.881.506 itu, karena tidak sesuai kontrak senilai Rp 563.999.688.976.
Sementara 6 OPD lainnya, masing-masing Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (BKP4) dengan 1 paket proyek sebesar Rp 130.327.734; Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, (Disporabudpar) 1 paket proyek sebesar Rp 60.838.487; Dispendaloka yang saat ini menjadi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BP2KAD) 1 paket proyek sebesar Rp 96.566.382; Dinas Pendidikan (Disdik) 3 paket proyek sebesar Rp 77.357.181.
Selanjutnya, Dinsosnakertrans yang saat ini menjadi Dinas Sosial (Dinsos) dengan 1 paket proyek sebesar Rp 87.651.031 dan Dinas PU Bina Marga yang saat ini menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan 15 paket proyek sebesar Rp 826.681.819.
https://www.koranmadura.com/2017/08/04/7-opd-di-sampang-terindikasi-bocorkan-uang-negara/
Mengenai kasus di internal Dinkes Sampang, dia merinci kerugian yang ditemukan di Rumah Sakit Ketapang sebesar Rp 280 juta, Puskesmas Banjar menyisakan kurang lebih sebesar Rp 6 juta, dan Puskesmas Kamoning sebesar Rp 100 juta.
“Semuanya berkomitmen akan membayar, tapi kurang tau persis kapan melunasinya dan ada yang belum bayar sama sekali. Tapi, kami akan mengingatkan dan menegur. Yang Rumah Sakit Ketapang itu menjaminkan asetnya. Tapi, kami akan konsultasikan dulu ke BPK,” katanya. (MUHLIS/RAH)
