SAMPANG, koranmadura.com – Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang full day school (FDS) yang diprotes mayoritas rakyat Indonesia, ternyata tetap akan dilanjutkan oleh Presiden RI Joko Widodo. Akibatnya, penolakan kembali berdatangan. Salah satunya diucapkan oleh Rais Aam PBNU KH. Makruf Amien, saat berada di Sampang, Madura, Jawa Timur, Rabu, 9 Agustus 2017.
“Ya presiden tidak mendengarkan aspirasi umat. Dengan tegas kami secara kelembagaan menolak FDS,” kata KH. Makruf Amin saat mengisi acara Halal Bihalal dan Tausiyah di Pondok Pesantren Darul Ulum, Desa Gersempal, Kecamatan Omben, Sampang.
Makruf Amien menegaskan penolakan kebijakan FDS perlu ditegakkan demi eksistensi Madrasah Diniyah. Tidak hanya itu, pihaknya juga berpesan untuk menjaga umat Islam dari segi tradisi, ekonomi, dan pendidikan. “Oleh karenanya, NKRI ada karena adanya para ulama, kira wajib dan mutlak membela negara Indonesia,” paparnya.
Penolakan juga diungkapkan oleh segenap Pengurus Cabang Nadhlatul Ulama (PCNU) Sampang. “Kami menolak keras kebijakan full day school ini karena tidak didasari konsep dan kajian sejarah pendidikan yang jelas dan terarah,” ujar Sekretaris PCNU Sampang Mahrus Zamroni.
Menurutnya, Permendikbud No 23 Tahun 2017 tidak sesuai dengan penguatan karakter pendidikan orang Madura terutama di Sampang karena hanya cenderung mengatur kebijakan jam sekolah.
“Jika Permendikbud ini diterapkan, maka bisa hangus eksistensi pendidikan di Madrasah Diniyah di Sampang, mengingat selama ini ajaran dari Madrasah Diniyah memberikan pendidikan agama kaffah,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada Bupati Sampang maupun Gubernur Jatim tidak mengeluarkan kebijakan baik tulisan atau lisan yang mengarah pada pemberlakuan kebijakan tersebut.
Tampak dalam acara tersebut KH. Marzuki Mustamar Wakil Ra’is Aam PWNU Jatim. (MUHLIS/RAH)
