JAKARTA,koranmadura.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengaku sudah berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait soal pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini disampaikannya saat rapat dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
“Jadi koordinasi antara kementerian terkait, Kementerian Keuangan sangat baik. Dalam beberapa hari ini, kita sepakat agar anggaran inspektorat, Dinas Pemberdayaan Desa dan kecamatan untuk kita perjuangkan dan kita tingkatkan,” ujar Eko di Kantor Kemendagri Jakarta, Kamis (10/8/2017).
Eko menyebut hal ini juga sesuai usulan Mendagri Tjahjo agar pengawasan ADD lebih efektif. Tak hanya itu, ia meminta peran aktif masyarakat untuk mengawasi Dana Desa.
“Masyarakat diminta untuk membantu melaporkan jika ada penyelewengan ke Satgas Dana Desa di 1500040, juga kepala desa. Enggak perlu takut kalau ada upaya kriminalisasi ke Satgas Dana Desa. Nanti kita perkuat Dana Desa. Intinya ada semua penegak hukum,” ucap Eko.
Dia menegaskan, sudah ada kesepakatan tidak akan ada lagi penyelewengan Dana Desa. Belum lama ini terjadi Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) terkait Alokasi Dana Desa di Pamekasan, Madura, Jawa Timur.
“Saya dengan Pak Mendagri kita sudah sepakat tidak main-main lagi dengan penyelewengan lagi. Bulan madu sudah selesai, kalau kemarin sudah diinget-ingetin aja. Saat ini kalau masih macam-macam kita tangkap. Kasus Pamekasan bukan terakhir kalau masih ada pemangku kepentingan yang main-main di Dana Desa,” ujar dia.
Tak hanya itu, Eko juga mengatakan akan melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mengawasi ADD. Sehingga, kata dia, tidak akan ada lagi yang main-main dengan Dana Desa.
“Kita libatkan LSM. Tidak mungkin tidak ketahuan, untuk pemangku kepentingan tidak main lagi dengan Dana Desa,” ujar Eko. (Liputan6.com)
