SAMPANG, koranmadura.com – Bupati Sampang, Madura, Jawa Timur, Fadhilah Budiono beserta Forkopimda setempat mengumpulkan seluruh kepala desa (kades) se-Kabupaten Sampang di Pendopo Bupati, Jalan Wijaya Kusuma, Selasa, 8 Agustus 2017. “Ini perlu, apalagi di Pamekasan ada OTT, karena dugaan suap dana desa,” ucap Fadhilah Budiono.
Dia mengingatkan bahwa ADD maupun DD bukanlah uang pribadi, melainkan ada pertanggungjawaban. Bahkan dia menyatakan ingin ada bimtek terhadap kades maupun pendamping desa.
“Kalo sudah mengerti urus desa, maka tidak lagi minta bantu ke kecamatan, yang dikhawatirkan akan terjadi pungli. Wakil Presiden saja marah terkait masalah yang di Pamekasan itu, sehingga saya secara cepat memanggil para kepala desa, memberi tahu mereka untuk hati-hati, karena kepala desa masih merasa dana desa itu uangnya sendiri,” tegasnya.
Sementara Plt Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, Alexander mengaku siap melakukan pengawalan terhadap realisasi pembangunan yang menggunakan dana ADD dan DD di wilayah Sampang. “Yang terjadi di Pamekasan itu adalah oknum, karena di Kejaksaan sendiri dalam melaksanakan tugas sudah ada SOP,” ucapnya. (MUHLIS/RAH)
