Menyerang atau mengkritisi pemerintah paling mudah mempengaruhi opini masyarakat melalui pengungkapan utang. Muatan kata utang yang cenderung dilihat sebagai kecenderungan negatif menjadi faktor utama mengapa persoalan utang pemerintah kadang sering dieksploitasi sebagai senjata politik. Ketaktapahaman masyarakat tentang utang makin mudah membuat persoalan utang jadi titik masuk ketaksukaan pemerintah.
Beberapa waktu lalu seorang guru besar di bidang hukum saja pernah terjebak ketakpahaman pada persoalan utang pemerintah. Persepsi dan analisa data serta cara memahami utang pemerintah jauh dari proporsional. Bisa dibayangkan jika seorang bergelar guru besar saja bisa salah memahami persoalan utang pemerintah apalagi masyarakat awam.
Kesalahpahaman akan mudah merebak lebih luas ketika dikembangkan manipulasi informasi atau paling tidak mengabaikan fakta-fakta obyektif. Membesarnya angka utang pemerintah sekarang ini misalnya, dianggap tidak berhubungan dengan pemerintah sebelumnya. Seakan-akan utang pemerintah berdasarkan laporan sekarang ini sepenuhnya merupakan utang pemerintah pimpinan Presiden Jokowi. Padahal, deretan angka-angka utang pemerintah sekarang merupakan rangkaian tak terpisahkan dari utang pemerintah sebelumnya;termasuk di sini bunga utang dari krisis yang terjadi pada tahun 1997/1998. Praktis utang sekarang merupakan akumulasi utang pemerintah sebelumnya, termasuk pula berbagai konsekwensi bunga serta dampak berbagai kebijakan yang menyebabkan peningkatan utang.
Di sinilah pentingnya masyarakat memahami secara jernih dan obyektif tentang persoalan utang pemerintah sehingga tidak timbul salah persepsi serta penilaian kurang proporsiona pada pemerintah. Demikian pula agar dapat dihindari semaksimal mungkin dampak psikologis yang mengganggu perkembangan ekonomi nasional.
Untuk mengukur apakah utang pemerintah sekarang ini menghawatirkan atau masih dalam posisi aman yang dipakai biasanya perbandingan dengan PDB. Dari angka perbandingan itulah masyarakat dapat menilai secara lebih obyektif tentang kondisi utang pemerintah.
Dari segi nilai memang utang pemerintah mengalami peningkatan. Namun jika dilihat dari perbandingan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) rasionya terus menurun. Rasio utang terhadap PDB Indonesia sempat melonjak 85,4 prsen pada periode 1999 atau setelah krisis moneter. Namun pada tahun ini, rasio utang pemerintah terhadap PDB Indonesia hanya sebesar 27 persen. Sebuah kondisi yang menegaskan bahwa utang pemerintah masih sangat aman.
Sekedar perbandingan, beberapa data tentang utang negara lain dibandingkan PDBnya bisa dilihat secara jelas pada deretan angka berikut. Ameriksa Serikat perbandingan utang dengan PDB mencapai sekitar angka 107,49 persen. Berturut-turut Perancis 98,21 persen, Inggris 89,14 persen, Brazil 76,26 persen, Jerman 68,23persen, India 66,5 persen, Cina 46,76 persen. Utang Jepang bisa jadi mimiliki perbandingan tertinggi yaitu 249,34 persen. Beberapa negara seperti Malaysia, Thaeland juga memiliki angka perbandingan lebih tinggi dari Indonesia.
Selain perbandingan PDB, kondisi kesehatan utang sebuah pemerintah dipengaruhi pula oleh pemanfaatan utang. Jika utang dimanfaatkan sepenuhnya secara tepat untuk pembangunan infra struktur misalnya, dan kepentingan masyarakat luas justru akan memberikan output produktif peningkatan ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya memperkuat ekonomi nasional antara lain terkait kemampuan pemerintah mengembalikan utang.
Masyarakat Indonesia sampai pada lapisan bawah tentu telah mencermati dan melihat secara jelas apa yang telah dilakukan pemerintah sekarang. Utang pemerintah dikola dan dimanfaatkan sepenuhnya demi kepentingan pembangunan. Praktis tak ada lagi ceceran penyalahgunaan utang, sebagaimana terjadi di masa lalu. Utang benar-benar digunakan untuk pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Baik secara anatomi perbandingan dengan PDB yang masih rendah yaitu hanya sekitar 27 persen, serta pengelolaan yang cermat dari pemerintahan Presiden Jokowi, utang pemerintah sekarang ini masih dalam kondisi sangat aman serta memberikan manfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mewujudkan Indonesia hebat.
