SAMPANG, koranmadura.com – Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Sampang dengan gabungan santri melakukan aksi ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Senin, 14 Agustus 2017.
“Kami minta wakil rakyat juga menyerukan aspira kami. Kami menolak Full Day School. Kami mengutuk antek-antek yang menerapkan itu. Maka dari itu, kami minta semua fraksi di DPRD Sampang menandatangi sikap penolakan FDS,” teriak korlap aksi, Lukman Hakim dihadapan pintu gerbang kantor DPRD setempat.
Menurutnya, ada sebanyak 1.600 lebih madrasah diniyah yang akan terdampak kebijakan tersebut. “Jelas ini akan berdampak kepada psikologi siswa karena merasa terkekang terlalu lama di kelas. Sementara siswa di Sampang notabene belajar dan mengaji di pesantren,” terangnya.
Sementara Ketua DPRD Sampang, Imam Ubaidillah dihadapan massa mengaku telah melakukan rapat pimpinan dan seluruh anggota DPRD. Hasilnya, instansinya telah sepakat melakukan penolakan terhadap pemberlakuan FDS. Hanya saja penolakan tersebut belum didengar oleh pemerintah pusat.
“Ormas Islam dari NU, Muhammadiyah, dan pihak-pihal lain semuanya menolak pemberlakuan FDS karena tidak cocok untuk di Sampang. Sekali lagi dengan tegas, kami dari DPRD Sampang dengan tegas menolak penerapan Full Day School,” tegasnya.
Pantauan koranmadura.com, setelah mendengar pernyataan tersebut, massa melanjutkan ke kantor Pemda setempat. Namun sayang, Bupati Sampang, Fadhilah Budiono tidak sedang berada di kantornya.
Sementara Sekda Sampang Puthut Budiono sedang memimpin rapat, sehingga puluhan massa hanya ditemui oleh Asisten I Sekretariat Pemda, Nurul Hadi. Sebelum membubarkan diri, massa berjanji melakukan aksi lanjutan untuk menindaklanjutinya. (MUHLIS/MK)
