SAMPANG, koranmadura.com – Kedatangan belasan Kepala Desa (Kades) ke kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Sampang, Senin 21 Agustus 2017 pagi tadi, untuk mendesak mundur Sekretaris Daerah, Phutut Budi Santoso lantaran kabar pencalonannya di Kota Magetan tampaknya menjadi kontrovesrsi.
Pasalnya belasan kades yang berniat menemui Sekda Sampang tidak berkomunikasi sebelumnya dengan Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten. Sehingga kondisi itu pula yang diduga ada kepentingan politik yang mengatasnamakan keinginan masyarakat.
“Tidak ada koordinasi dengan saya. Dan saya sendiri juga tidak tahu Kepala Desa mana yang datang ke Pemkab. Dari tadi pagi hingga sore hari saya di kantor dan tidak koordinasi ke saya,” kata Ketua AKD Kabupaten Sampang, H Abdullah Hidayat melalui sambungan selulernya, Senin, 21 Agustus 2017.
Namun disisi lain pihaknya tidak berprasangka buruk. Sebab dimungkinkan kedatangan Kades ke Pemkab karena rasa pedulinya dengan kondisi yang ada di Sampang saat ini.
“Tahu sendiri kan, di Sampang pak Wabupnya tidak ada, sekdanya seperti itu, jadi Bupatinya bekerja sendirian. Kalau memang itu murni untuk masyarakat saya apresiasi kepedualian para Kades itu. Tapi adanya kepentingan oknum di luar konteks itu saya kurang paham,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Sekjen Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Korda Jatim, Tamsul menilai, kedatangan belasan Kades ke kantor Pemda setempat yang menginginkan Sekda Sampang, Puthut Budi Santoso untuk mundur dari jabatannya merupakan gerakan yang dibangun degan menargetkan jangka pendek bukan jangka panjang.
“Ini kehendak oknum, dan Bupatinya terlibat untuk menggerakkan ini. Karena saya nilai, gerakan yang dilakukan ini untuk jangka pendek bukan untuk jangka panjang karena jabatan Sekda ini sangat strategis untuk penganggaran,” jelasnya.
Menurutnya, posisi Sekda yang ada saat ini untuk segera dilakukan pergantian diakuinya tidak akan berpengaruh besar terhadap kinerja dan pelayanan masyarakat. Hanya saja desakan untuk melengserkan jabatan Sekda yang ada saat ini hanya untuk kepentingan pada saat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Ta 2017 dan untuk Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Ta 2018 mendatang yang nantinya bertujuan untuk memploting anggaran sesuai kehendak yang diinginkan.
“Jadi itu penilaian saya. Dan Sekda saat ini tampak menjadi batu sandungan dan oknum lainnya memanfaatkan momentum yang seakan-akan aspirasi pergantian sekda itu berangkat dari masyarakat melalui Kades. Padahal tujuannya untuk penguatan posisi tawar Bupati dengan menempatkan orang-orang yang dianggap loyal dan sejalan dengan kepentingan politik menuju 2018. Dan Sekda sekarang dianggap menjadi batu sandungan yang cukup besar pencapaian target tersebut,” tudingnya. (MUHLIS/FAIROZI)
