PAMEKASAN, koranmadura.com – Setelah beberapa waktu lalu, PCNU Sampang, Madura, Jawa Timur, menolak Full Day School (FDS), kini giliran ulama PCNU Pamekasan menyatakan ketidaksepahamannya atas program Mendikbud Muhadjir Effendy.
Sejumlah ulama tersebut melakukan audiensi dengan pejabat tinggi Pemkab Pamekasan, Kamis, 24 Agustus 2017. Mereka meminta Pemkab setempat menghentikan penerapan program tersebut di wilayah Pamekasan.
Di ruang pertemuan PKK Pendopo Ronggosukowati itu tampak Plt Bupati Pamekasan Kholil Asy’ari, Kepala Dinas Pendidikan Moch. Tarsun, Koordinator Pengawas SMA dan SMK Miftahol Arifin, dan perwakilan dari Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Pamekasan. Mereka menyambut kedatangan sejumlah ulama NU tersebut.
Ketua PCNU Pamekasan, KH. Taufik Hasyim mengatakan jam 5 hari sekolah, Senin sampai Jumat, sudah diterapkan di Pamekasan, pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekokah Menengah Kejuruan (SMK) sejak dimulai ajaran baru 2017-2018, Juli lalu.
“Yang kami rasakan sekarang, penerapan itu sangat mengganggu pada anak-anak untuk menimba ilmu agama Islam di sekolah Madin (Madrasah Diniyah). Makanya, kami minta pemkab untuk bisa berkoordinasi menghentikan FDS yang diterapkan di Pamekasan,” kata KH. Taufik.
Dia berharap permintaan PCNU Pamekasan itu bisa dipenuhi, sebab penerapan FDS tidak sesuai dengan kultur pendidikan di Pamekasan, sehingga harus dikaji ulang agar tidak merugikan anak didik.
“Anak-anak tidak hanya butuh pengetahuan yang berbasis umum, tapi juga butuh belajar mengaji dan mendalami ilmu agama. Kami harap, secepatnya dihentikan dan jam masuk sekolah kembali seperti sebelumnya, 6 hari sekolah,” ucapnya. (ALI SYAHRONI/RAH)
