SAMPANG, koranmadura.com – Bombastis. Biaya pemeliharaan gedung parlemen wakil rakyat daerah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, mencapai miliaran rupiah. Tepatnya, total pagu anggarannya sebesar Rp 1 miliar 328 juta 200 ribu diambilkan dari APBD TA 2017.
Dana tersebut akan digunakan untuk tiga paket pengerjaan. Pertama, pembuatan air mancur dan taman di halaman depan gedung. Kedua, perluasan empat ruang. Ketiga pembuatan ruang gedung sekretariat DPRD setempat.
Realisasi penganggarannya diduga terdapat selisih. Berdasarkan surat perintah kerja (SPK) masing-masing kontrak paket proyek, pengerjaan pembuatan air mancur dan taman sebesar Rp 96 juta 975 ribu dikerjakan oleh CV Surya Abadi. Pelebaran ruang komisi sebesar Rp 458 juta 760 ribu akan dikerjakan oleh CV Sinar Harapan. Dan, pengerjaan ruang baru sekretariat yang berada di sisi pojok barat daya gedung DPRD sebesar Rp 636 juta 14 ribu akan dikerjakan oleh CV Kencana Bahari.
“Nanti, pembuatan air mancur ini seluas 5 meter. Ukuran rumputnya 180 sentimeter kemudian melingkar. Dan, paving diganti ampiang,” ucap Aspari, pelaksana pembuatan taman, di sela-sela kesibukannya, Rabu, 13 September 2017.
Sementara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengerjaan pemeliharaan gedung DPRD Sampang, Moh Syaifuddin mengatakan pengerjaan tiga paket proyek tersebut akan dilaksanakan selama tiga bulan ke depan. Menurutnya, hal itu berdasarkan SPK yang diterimanya pada 29 Agustus.
Untuk pengerjaan pelebaran ruang Komisi, menurutnya, ada 4 ruangan. Luas ukuran ruangan dari keempat ruang komisi tersebut direncanakan selebar 7,24 meter. Sebelumnya hanya selebar 6 meter. “Nanti itu dibongkar semuanya dan pelebarannya diambilkan dari ruang Bapperda dan sebelah itu. Ruang komisi itu nantinya akan dibuat semacam meeting room,” ujarnya.
Dia juga menjelaskan pembangunan ruang sekretariat baru. Menurutnya, menggunakan gedung yang ada di pojok barat daya dengan rencana akan dibuatkan sebanyak 5 ruangan yang akan disekat.
“Gedung sekretariat yang lama nantinya direncanakan akan ditempati oleh para wakil DPRD,” jelasnya.
Selain itu, menurutnya, anggaran konsultan pengawasannya sebesar Rp 59 juta. Sedangkan untuk perencanaannya sebesar Rp 38 juta. Ketika disinggung ada selisih kelebihan penggunaan anggaran sekitar Rp 40.451.000 dari pagu anggaran yang telah ditetapkan, Syaifuddin tampak kebingungan. Tetapi buru-buru dia menyatakan akan mengembalikan kelebihannya apabila hal itu terjadi. “Saya sendiri kurang paham, Mas. Nanti, kalau semisal ada kelebihan anggaran, kami akan kembalikan ke kasda,” janjinya.
Sekadar diketahui, setelah dilakukan akumulasi penggunaan anggaran yang digunakan pada tiga paket proyek itu ditambahkan dengan anggaran konsultan diketahui senilai Rp 1 miliar 287 juta 749 ribu. Sedangkan pagu anggarannya Rp 1 miliar 328 juta 200 ribu. Dengan demikian, diketahui ada indikasi kelebihan anggaran tersebut. (MUHLIS/RAH)
