SUMENEP, koranmadura.com – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan menyayangkan banyaknya kepala daerah di Indonesia yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya sungguh prihatin ya, habis wali kota, bupati, wali kota lagi, kemudian anggota DPR dan pejabat yang terkena korupsi,” katanya saat menghadiri Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Sumenep, Senin, 18 September 2017.
Sepanjang tahun 2017, di Provinsi Jawa Timur banyak kepala daerah yang terjaring OTT oleh KPK, terbaru Wali Kota Batu Edi Rumpoko. Politisi PDIP itu diduga menerima uang untuk fee proyek. Dari Madura sudah ada satu orang yang terjaring KPK, Bupati Pamekasan Ach Syafii.
Menurut Ketua Umum PAN itu, kondisi tersebut harus diluruskan. Sehingga perilaku yang bertentangan dengan hukum tidak terulang kembali.”Itu harus kita luruskan kembali, untuk apa sih jadi bupati, untuk apa sih jadi DPR, jangan sampai berorentasi, jangan sampai jadi bupati, jadi DPR dianggap sebagai jalan pintas menjadi kaya. Padahal menjadi pejabat itu untuk melayani publik. Nah ini yang harus kita luruskan kembali,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau semua pejabat publik untuk hati-hati dalam mengelola anggaran yang bersumber dari keuangan negara.”Ya jangan sampai ada pikiran cari komisi cari proyek, itu bukan tugas pejabat publik. Kalau mau cari proyek jadi pengusaha saja,” tegasnya.
Apalagi saat ini tidak hanya KPK, sejumlah penegak hukum juga melakukan pengawasan di setiap daerah. Oleh karena semua harus berhati-hati karena semua gerak dan perilaku bahkan pembicaraan bisa direkam.”Oleh sebab itu segera hentikan korupsi,” tegasnya. (JUNAIDI/MK)
