PAMEKASAN, koranmadura.com – DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, belum bisa mencairkan dana bantuan parpol (banpol) dari pemerintah.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan, Taufikurachman mengatakan, banpol untuk dua partai politik tersebut terpaksa harus ditahan, karena internal partai masih terjadi dualisme kepemimpinan.
“Kendalanya karena dualisme pimpinan sehingga menghambat pada proses pencairan banpol. Persoalan lebih teknis silakan di Bakesbangpol,” kata Taufikurachman, Sabtu, 23 September 2017.
Untuk parpol lainya, kata pria asal Sumenep itu, tidak ada masalah dan proses pencairannya sudah tuntas sejak beberapa waktu lalu.”Hanya dua yang belum, yang lain sudah dicairkan,” ungkapnya.
Menurutnya, tidak menutup kemungkinan PPP dan Golkar akan segera mencairkan, karena informasi yang diterima konflik dua parpol tersebut sudah ada ketetepan dari KemenkumHAM.
“Nilai banpolnya paling tinggi PPP sekitar Rp 200 juta lebih, dana banpol itu 60 persen untuk pendidikan dan pengkaderan sedangkan 40 persennya untuk operasional partai,” jelasnya.
Sekretaris DPC PPP Pamekasan, Muhsin Salim megakaui partainya belum mencairkan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tersebut.
“Berkas pencairannya sudah selesai tinggal menunggu tanda tangan ketua DPC yang sedang melaksanakan ibadah haji. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan ajukan karena Pak Ketua (Mondir Kholil) masih naik haji, banpol tahun sebelumnya hangus,” tutur Muhsin Salim. (RIDWAN/MK)
