SUMENEP, koranmadura.com – Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Negara (BPPKA) Sumenep, Madura, Jawa Timur, Didik Untung Syamsidi menilai lima organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi salah satu faktor penyebab minimnya serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2017.
Lima OPD itu di antaranya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas PU Bina Marga, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. “Postur anggaran di lima OPD itu terbesar dibandingkan OPD lain,” katanya, Selasa, 19 September 2017.
Lima OPD itu juga banyak pekerjaan fisik. “Kalau OPD yang lain tidak begitu berpengaruh,” jelasnya.
Hingga menjelang akhir September, serapan APBD di Sumenep masih 36 persen dari total anggaran APBD Rp 2,2 triliun. Menurut mantan Inspektur Inspektorat itu, idealnya bulan ini serapan anggaran sudah di atas 50 persen karena tinggal tiga bulan lagi sudah memasuki tahun anggaran baru.
Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong lima OPD tersebut segera menggenjot pekerjaan fisik, tanpa harus mengurangi kualitas. Agar anggaran yang telah disahkan itu bisa terserap 100 persen sesuai waktu yang ditetapkan. “Tanya saja ke salah satu OPD terkait, kenapa serapannya masih minim,” imbaunya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dr A Fatoni membantah apabila OPD yang dipimpinnya dituding sebagai penyebab minimnya serapan anggaran tahun ini. Menurutnya, tahun ini Dinkes tidak mempunyai program fisik yang bersumberkan dari APBD tingkat II.
Sementara untuk belanja pegawai sudah terserap 70 persen. “Tahun ini, kami tidak punya pekerjaan fisik. Jadi, tahun ini kita puasa dulu,” kilahnya.
Sementara untuk belanja langsung yang bersumberkan dari APBN nonfisik baru terserap 35 persen. Termasuk anggaran yang nilainya cukup besar untuk jaminan kesehatan (JKN). “Karena untuk JKN baru turun Juni, Juli baru direalisasikan,” ucapnya. (JUNAIDI/RAH)
