SAMPANG, koranmadura.com – Aktivis Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Koorda Sampang mendatangi Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BP2KAD) setempat, Rabu, 6 September 2017, sekitar pukul 10.00. Aktivis menanyakan carut-marut pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Ketua Jaka Jatim Koorda Sampang, Sidik menyatakan, aset Pemkab yang hilang sebesar Rp 650 miliar, di antaranya karena tunggakan piutang pengelolaan retribusi pasar sejak tahun 2009-2016 yang mencapai Rp 3,1 miliar dan piutang retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp 4 miliar.
“Yang paling mengherankan lagi, BP2KAD tidak punya data jumlah restoran dan rumah makan tapi BP2KAD menargetkan PAD sebesar Rp 200 juta. Penargetannya ini berpatokan kepada apa kalau data-datanya tidak ada, sedangkan realisasinya hanya bisa capai Rp 142 juta saja,” bebernya dihadapan Kepala BP2KAD Sampang, Suhartini Kaptiati saat beraudiensi di ruang kerjanya.
Didik, sapaan akrab Sidik, menyampaikan, amburadulnya pengelolaan keuangan daerah lainnya seperti pengelolaan dana bergulir sebesar Rp 470 juta yang dialokasikan pada tahun anggaran 2016. Namun hasil pengelolaan dana bergulir tersebut hanya bisa dikembalikan sebesar Rp 200 juta.
Pihaknya sejauh ini mengaku tidak paham siapa pihak pengelola dan penerima dana bergulir tersebut.
“Saya sendiri tidak tahu persis pengelolaan dana bergulir itu. Dan kami sangat meragukan pengelolaan dana bergulir itu,” tudingnya.
Kepala BP2KAD Sampang Suhartini Kaptiati mengakui jika selama ini pengelolaan keuangan daerah masih kurang maksimal. Pihaknya berjanji akan memperbaiki sistem keuangan yang dikelolanya terlebih kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sampang. “Iya memang masih kurang maksimal, nanti kami akan perbaiki untuk lebih masimal lagi,” ucapnya. (MUHLIS/MK)
