SAMPANG, koranmadura.com – Sejumlah pegiat Madura Development Watch (MDW) Sampang, Madura, Jawa Timur, berencana akan melaporkan para wakil rakyat setempat ke Badan Kehormatan.
MDW merasa sangat kecewa, karena sudah dua kali mengagendakan audiensi dengan legislator di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang, selalu diabaikan. Padahal mereka hendak membicarakan tentang penyelesaian masalah PT Sampang Mandiri Perkasa (PT SMP).
“Nanti kami laporkan kepada Badan Kehormatan (BK), baik DPRD, Tim Panja, Komisi II, karena kami rasa kurang profesional. Kami sudah ikuti prosedur yang ada, yaitu melayangkan surat audiensi. Tapi apa, dua kali inginkan pertemuan untuk menyelesaikan persoalan PT SMP, tidak direspons dengan baik,” kata Ketua MDW Sampang, Mahrus Ali, Kamis, 28 September 2017.
PT SMP merupakan anak perusahan dari BUMD PT Geliat Sampang Mandiri (PT GSM) dengan suplai saham sebesar 51 persen. Masyarakat Sampang harus mengetahui kejelasan aset-asetnya. “Karena apa pun yang dilakukan oleh PT SMP, masyarakat Sampang harus tahu. Apalagi aset-aset PT SMP itu haknya masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, beberapa aset PT SMP seperti uang, mobil, dan lahan masih belum jelas keberadaannya, sehingga perlu terus dipertanyakan, sampai tuntas. (MUHLIS/RAH)
