SAMPANG, koranmadura.com – Ketua Madura Development Watch (MDW) Sampang, Madura, Jawa Timur, Mahrus Ali menilai eksekutif dan legislatif di wilayah setempat tidak serius menyelesaikan permasalahan PT Sampang Mandiri Perkasa (PT SMP).
Buktinya hingga saat ini, aset-aset PT SMP seperti unit mobil maupun tanah di Camplong sudah terinventarisasi, tetapi data inventarisasinya tidak diperinci secara detil dan jelas.
Selain itu, alur penggunaan saham keuangan PT SMP yang sebelumnya disuplai oleh PT Geliat Sampang Mandiri (PT GSM) sebesar 51 persen saat ini dinilainya juga tidak jelas pertanggungjawabannya.
“Beberapa bulan yang lalu kami bertemu dengan Pak Sangidu. Beliau menyampaikan asetnya sudah terinventarisasi, tapi hanya hanya disampaikan secara oral tanpa perincian. Kemudian, status PT SMP yang sekarang menjadi Perusaahaan swasta nasional, juga harus bertanggung jawab atas saham yang disuplai dari PT GSM,” tegasnya.
Karena ketidakjelasan permasalahan tersebut, lanjut Mahrus Ali, pihaknya menindaklanjutinya ke pemerintah setempat. Akan tetapi, niatnya bertemu dan melakukan audiensi dengan Ketua DPRD, Komisi II, Asisten II, dan Kabag Perekonomian kandas.
“Surat permohonan audiensi, kami layangkan Selasa, 19 September 2017 sekitar pukul 09.00 wib. Kami rasa itu sudah cukup untuk mengkonfirmasikan dengan beberapa pihak untuk membahas persoalan PT SMP ini,” tutur Mahrus Ali, Rabu, September 2017.
Menurutnya, undangan pihaknya kurang dihargai oleh legislatif dan eksekutif. Akan tetapi, tudingan itu langsung dibantah oleh anggota Komisi II DPRD Sampang, Moh Hodai. Dia mengatakan pihaknya bukan tidak mau menghargai, melainkan tidak menerima pelimpahan dari Ketua Komisi II untuk menindaklanjuti keinginan audiensi tersebut.
“Tadi, disepakati untuk direschedule pada 28 September mendatang untuk mendatangkan pihak-pihak yang diinginkan teman-teman MDW,” katanya.
Menurut Moh Hodai, persoalan BUMD yang ingin ditindaklanjuti akan didatangkan juga dari Komisi I dan panitia kerja BUMD. “Kalau Komisi I karena nantinya berkenaan dengan SP3 Dirut PT SMP Hasan Ali. Ketua DPRD dan Panja BUMD juga akan diundang agar nantinya tidak terjadi saling lempar,” paparnya. (MUHLIS/RAH)
