SUMENEP, koranmadura.com – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, A. Fatoni mengatakan, hingga sekarang masih banyak masyarakat miskin di daerahnya belum masuk program Badan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Fatoni mengungkapkan, masyarakat Sumenep yang telah terdaftar BPJS sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau yang dibiayai APBN sekitar 510 ribu. Sedangkan masyarakat miskin yang akan dibiayai APBD kuotanya sebanyak 78 ribu.
Namun dari kuota tersebut sampai sekarang yang terdata baru sekitar 38 ribu. “Jadi masih sekitar 40 ribu masyarakat miskin belum terdata,” ungkap mantan Kepala Puskesmas Ambunten itu.
Karena itu, ke depan pihaknya akan kembali melakukan pendataan. Dalam prosesnya akan bekerja sama dengan instansi terkait, yakni Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) setempat. Harapannya pendataan bisa terlaksana dengan baik.
Fatoni menilai, sampai sekarang data warga miskin yang terdaftar BPJS Kesehatan masih bermasalah. Menurutnya, masih ada masyarakat yang sudah meninggal dunia atau telah pindah domisili masih terdata. “Kasus-kasus seperti ini masih terjadi. Makanya, ke depan kami akan melakukan pendataan lagi sebaik-baiknya,” ujarnya.
Disinggung mengenai anggaran yang disiapkan Pemkab untuk membiayai 78 ribu masyarata miskin di kabupaten paling timur Pulau Madura sebagai peserta BPJS, menurutnya sekitar Rp 30 miliar. (FATHOL ALIF/MK)
