SUMENEP, koranmadura.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mengakui hingga sekarang data warga miskin yang masuk program Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih bermasalah.
Hal itu diakui Kepala Dinkes Sumenep, A. Fatoni. Sehingga menurut dia, ke depan pihaknya masih perlu melakukan pendataan lagi agar program tersebut betul-betul tepat sasaran.
Fatoni mengungkapkan, sampai sekarang masih banyak warga miskin belum terdaftar BPJS. Di sisi lain, warga yang sudah meninggal dunia dan sudah pindah domisili ke luar daerah masih terdata.
“Kasus-kasus seperti ini masih terjadi. Makanya, ke depan kami akan melakukan pendataan lagi sebaik-baiknya,” ujar mantan Kepala Puskesmas Rubaru itu.
Dalam proses pendataan ulang itu, Dinkes akan bekerjasama dengan beberapa instansi terkait. Di antaranya dengan Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) setempat.
Warga miskin yang tidak masuk data BPJS Kesehatan yang dibiayai APBN akan didata ulang dan akan dibiayai menggunakan APBD. “Kami akan bekersama dengan Dinsos dan Dispendukcapil,” ungkapnya. (FATHOL ALIF/MK)
