SUMENEP, koranmadura.com – Terdapat empat desa di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur bermasalah. Sehingga pencairan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahap dua 2017 berpotensi molor.
“Ada empat desa yang bermasalah, sehingga harus diperbaiki. Pardi (koordinator Pemdes) sekarang ke Jakarta,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Ach Masuni, Senin, 16 Oktober 2017.
Menurut Masuni, empat desa itu bermasalah karena nama desa tidak sesuai dengan nomenklatur nama desa di Kementrian Keuangan. Sehingga anggaran DD tidak bisa ditransfer dari Pemerintah Pusat ke Kas Daerah.
Kendati demikian, Masuni enggan memberberkan nama empat desa yang dianggap menjadi penghambat pencairan DD-ADD tersebut. “Kalau namanya saya lupa, Insyaallah desa di daratan,” jelasnya.
Di kabupaten Sumenep, terdapat 334 desa dan 27 Kecamatan, baik wilayah kepulauan maupun daratan.
Selain karena empat desa itu, sambung Masuni, banyak desa yang tidak menyelesaikan laporan realisasi DD-ADD tahap pertama 2017. “Kalau pekerjaan yang 60 persen selesai semua, kami cek sendiri ke lokasi pekerjaan,” jelasnya.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar desa segera menyelesaikan laporan realisasi tahap pertama. Sehingga realisasi tahap dua segera dicairkan. “Kami target akhir bulan ini semua adminitrasi di desa selesai. Desa harus lembur,” tegasnya. (JUNAIDI/FAIROZI)
