PAMEKASAN, koranmadura.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mulai mengkritisi dua videotron milik pemerintah setempat.
Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Apik mengatakan sejak videotron dikomersialkan, hanya mampu menyumbang PAD 7 juta per tahun. Angka itu sangat kecil dibandingkan dengan biaya pengadaannya yang mencapai Rp 2,6 miliar.
“Target PAD dari videotron itu sedikit. Hanya Rp 25 juta, tapi tidak terpenuhi,” kata Apik, saat ditemui di ruang kerjanya.
Menurut politisi partai NasDem itu, perusahaan sulit memasang iklan dalam videotron di Jl Jokotole dan di monumen Arek Lancor tersebut, karena dinilai tidak strategis. Oleh karenanya, Apik meminta kepada pemerintah agar memindahkan dua videotron tersebut ke lokasi yang lebih strategis dan menguntungkan.
“Caba Anda lihat di sana. Tidak ada iklan produk dari perusahaan. Yang ada hanya kegiatan-kegiatan Bupati dan Wakil,” kelitnya. (RIDWAN/RAH)
