SAMPANG, koranmadura.com – Listrik masih belum bisa dinikmati oleh semua warga di wilayah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Hingga menjelang akhir 2017, masih ditemukan sebanyak 182 dusun dari 1.200 dusun belum teraliri listrik.
Keadaan ini membuat anggota Komisi I DPRD Sampang, Samsul Arifin mendesak pemerintah setempat tidak menutup mata. “Terlebih kepada kepala desa untuk proaktif mengajukan pembangunan listrik ke PLN. Begitupula Kecamatan maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai leading sektornya. Karena bisa jadi masyarakat belum paham dengan pengalihan penanganan kelistrikan yang berada di bawah sehingga masyarakat hanya menunggu pemerintah terus,” ucap Samsul Arifin, Kamis, 16 November 2017.
Menurutnya, PLN sendiri kayaknya menunggu, tidak menjemput bola. “Harus dari bawah yang dibantu oleh pemerintah daerah untuk hantar bola,” paparnya.
Sementara Kepala DPMD Kabupaten Sampang, Malik Amrullah menyatakan saat ini pembangunan jaringan gardu listrik sudah bukan menjadi tanggung jawabnya lagi. Namun begitu, pihaknya mengaku akan tetap mengawal masyarakat bisa menikmati aliran listrik.
“Kami tetap mengawal kelistrikan untuk masyarakat tidak mampu. Tahun ini saja kami berikan subsidi pemasangan baru bagi masyarakat tidak mampu dari PAK APBD kemarin. Tapi saya sendiri lupa berapa anggarannya.Yang jelas subsidi itu tahun ini sebanyak 500 pelanggan baru,” ujarnya.
Menurut Malik, pada 2018 pihaknya menjatahkan sebanyak 2 ribu pelanggan baru yang akan mendapatkan subsidi. “Tahun 2018 saja sudah ribuan yang daftar. Nanti kami akan pilih yang benar-benar tidak mampu,” ungkapnya.
Lebih jauh dia mengingatkan pada 2016 lalu, pemkab Sampang menggelontorlan anggaran sebesar Rp 5,02 miliar untuk pembangunan gardu jaringan listrik desa di tiga wilayah seperti Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang; Desa Tlambah, Kecamatan Karang Penang dan Desa Pajeruan, Kecamatan Kedungdung.
Kemudian 2017, Pemkab kembali menganggarkan sebesar Rp 300 juta untuk pemasangan jaringan listrik yang bersumber dari PAK dengan masing-masing pemasang mendapat jatah subsidi sebesar Rp 700 ribu. (MUHLIS/RAH)
