SUMENEP, koranmadura.com – Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep, Madura, Jawa Timur, tahun 2018 mengalokasikan anggaran Rp 6.990.000.000 untuk bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan bedah rumah. Kedua program itu diperuntukan bagi warga yang kurang mampu.
Kepala Dinsos Sumenep, R Akh Aminullah menjelaskan, anggaran tersebut diperuntukkan bagi 644 penerima. Setiap penerima mendapatkan anggaran Rp15 juta.
Dari segi anggaran dan jumlah penerima, tahun 2018 lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2017 penerima RTLH hanya 50 penerima.
“Bantuan ini hanya bersifat stimulan. Artinya kalau ada yang mau nyumbang tidak masalah, yang penting jangan dikurangi,” katanya.
Dijelaskan, bedah rumah hanya diberikan kepada warga miskin yang sudah lanjut usia (lansia), sementara program RTLH diberikan kepada warga miskin meskipun usianya masih muda.
Upaya tersebut, kata Aminullah, sebagai langkah konkret mengentaskan angka kemiskinan. Sebab, sejak beberapa tahun terakhir pengentasan kemiskinan bersifat stagnan. Dalam tiga tahun terakhir ini, kemiskinan hanya turun sebesar 1,87 persen dari 21,96 persen menjadi 20,09 persen pada Maret 2016.
Pertumbuhan ekonomi juga sangat rendan hanya bergerak di kisaran 1,5 persen per tahun. Misalnya, tahun 2015 pergerakan ekonomi hanya tumbuh sebesar 1,27 persen dan di tahun 2016 merangkak menjadi 2,58 persen. Sesuai data, Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten termiskin peringkat 4 setelah, Kabupaten Sampang, Bangkalan, dan Probolinggo.
Lebih lanjut mantan Asisten Setkab Sumenep itu mengatakan orang miskin harus dibantu. Sebab, persoalan ekonomi akan berdampak pada kesehatan dan dunia pendidikan. “Boleh miskin orang tuanya, tapi anaknya tidak boleh miskin. Jika rumahnya bolong itu tidak sehat, dan jika miskin bagaimana anaknya bisa belajar, makanya harus diperjuangkan,” tegasnya. (JUNAIDI/MK)
