SUMENEP, koranmadura.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menargetkan tahun 2019 seluruh desa di daerahnya sudah teraliri listrik, seperti diperintahkan Presiden RI.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Ahmad Masuni menjelaskan, sejauh ini pihaknya terus berupaya agar dalam waktu tidak terlalu lama seluruh desa di daerahnya teraliri listrik.
Tahun ini, pemerintah daerah telah menganggarkan program kelistrikan sekitar Rp 7 miliar. Anggaran tersebut dipakai untuk membangun jaringan tegangan menegah dan renda, serta pemeliharaan PLTS (pembangkit listrik tenaga surya).
Kemudian tahun depan, Pemkab Sumenep juga telah menganggarkan sekitar Rp 10 miliar dalam APBD. Anggaran tersebut salah satunya akan digunakan untuk pengadaan mesin di Pulau Giliraja dan pembangunan jaringan di beberapa desa lain yang belum teraliri listrik.
“Tahun 2019 program kelistrikan sudah harus merata. Targetnya PLN seperti itu. Jadi itu sudah merupakan perintah Bapak Presiden agar tahun 2019 jangan sampai ada desa yang belum pakai listrik,” ujarnya, Kamis, 2 November 2017.
Dalam prosesnya, untuk menuntaskan program kelistrikan di Sumenep, Pemkab berbagi peran dengan PLN. “Artinya daerah-daerah yang sudah dibiayai APBD II, PLN tidak akan masuk. Begitu juga sebaliknya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia (Aklindo) Sumenep, Hairul Anwar menyebut rasio elektrifikasi di daerah ini di kisaran 54 persen. Masih ada sekira 46 persen wilayah belum teraliri listrik. Paling banyak di wilayah kepulauan.
Rasio elektrifikasi di Sumenep terendah di banding tiga kabupaten lain di Madura, yaitu Bangkalan, Sampang dan Pamekasan. “Karena Sumenep ini memang terdiri dari banyak kepulauan,” ujarnya, beberapa waktu lalu. (FATHOL ALIF/MK)
