SUMENEP, koranmadura.com – Sebanyak delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mendapat catatan merah dari mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Sumekar Raya (Mahasurya).
Catatan merah itu disampaikan mahasiswa saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Sumenep, Kamis, 9 November 2017. Delapan OPD dimkasud ialah Inspektorat, Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dan Satpol PP.
Selain itu ada juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA), serta Badan Lingkungan Hidup (DLH).
Inspektorat mendapat catatan merah, salah satunya, karena dinilai lemah dalam melakukan pengawasan realisasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Begitu juga dengan Disdik. Mereka menilai Disdik tidak mampu membangun mental dan karakter guru, terutama di kepulauan.
Disperindag dan Satpol PP juga mendapat catatan merah, di antaranya, karena belum mampu menertibkan pasar hewan di Pamolokan dan PKL yang masih banyak berkeliaran di pusat kota. Padahal telah disediakan fasilitas khusus di sebelah barat pasar Bangkal.
DPMPTSP juga masuk dalam catatan merah mahasiswa karena sampai saat ini masih banyak rumah kos tak berizin. “Kalau yang terkait Dishub, karena sekarang masih banyak jalan di pedesaan dan pinggiran kota yang belum dipasangi PJS (penerangan jalan umum),” ujar Korlap aksi, Bisri.
Catatan merah juga diberikan kepada BPPKA karena Kabupaten Sumenep hampir selalu memperoleh penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. “Bagaimana tidak memperoleh WDP, kalau sampai detik ini BPPKA belum menyusun pembukuan aset daerah,” tuding Bisri.
Terakhir DLH. OPD ini mendapat catatan merah karena menurut penilaian mahasiswa daerah perkotaan masih akrab dengan sampai. Bahkan banyak aliran sungan yang menjadi tempat pembuangan sampah.
“Karena itu, kami mendesak Bupati dan Wakil Bupati Sumenep segera melakukan evaluasi kepada delapan OPD tersebut,” tegasnya.
Hanya saja, Bisri mengaku sangat kecewa kepada Pemkab Sumenep. Pasalnya tujuan mereka menyampaikan aspirasi langsung kepada bupati dan wakilnya tidak tersampaikan karena tak satu pun dari dua orang yang ingin ditemui mereka tak ada.
Sebagai ungkapan rasa kecewa mereka, di akhir aksinya puluhan mahasiswa menggelar salat gaib, kemudian berjalan mundur meninggalkan lokasi. “Saya pastikan, dalam minggu ini kami akan kembali lagi,” pungkasnya. (FATHOL ALIF/MK)
