SAMPANG, koranmadura.com – Baru-baru ini, anggota legislatif mendapatkan tunjangan yang cukup fantastis setelah dilakukan penarikan fasilitas kendaraan dinas. Namun, kesejahteraan yang meningkat tidak dibarengi dengan peningkatan kinerja. Anggaran pengganti uang transport mencapai hingga Rp 7,3 juta per bulannya.
Demikian disampaikan Ketua Madura Development Watch (MDW), Mahrus Ali. Meski tunjangan para wakil rakyat sudah ada payung hukumnya, namun dinilai terlalu besar jika dibandingkan dengan kinerjanya yang masih kurang maksimal seperti fungsi kontrol dan budgeting yang selama ini belum tampak membuat perubahan.
“Saya kira untuk biaya transportasi supaya dikaji ulang kebijakannya. Karena saya rasa tidak sebanding dengan kinerjanya. Dan saya menilai sejauh ini kualitas kinerja para legislatif kurang maksimal,” tudingnya, Jumat, 15 Desember 2017.
Bukti nyatanya, Mahrus mengatakan, Kabupaten Sampang tidak kunjung ada kemajuan dari tahun ke tahun. Bahkan terlihat merosot. “Maka dari itu, para wakil rakyat harus berani jujur dan kepada diri sendiri yaitu dengan fasilitas yang cukup fastastis haruslah sebanding dengan kinerjanya,” pintanya.
Sementara Sekretaris Dewan (Sekwan) Sampang M Anwar Abdullah mengatakan, untuk biaya transportasi sudah sesuai dengan aturan dan petunjuk yang ada. Bahkan para wakil rakyat sudah menerimanya selama tiga bulan terakhir dengan sistem rapel.
“Terhitungnya mulai September hingga sekarang karena sudah dilakukan penarikan kendaraan dinasnya,” katanya.
Anwar mengatakan, apabila nantinya para anggota DPRD tersebut hendak melakukan kunjungan kerja (kunker) atau dengan kata lain bukan untuk bukan perjalanan dinas luar daerah, maka nanti memakai biaya tunjangan transportasi yang diterima setiap bulannya.
“Tunjangan transportasinya yaitu Rp 7,3 juta. Sedangkan untuk pimpinan tidak dapat, karena yang tidak menggunakan fasiltas kendaraan dinas hanya para anggota. Tapi biaya pengganti itu juga dipotong pajak, ya jika keseluruhannya saya tidak hafal. Tapi diperkirakan semua tunjangan dan gaji pokoknya kurang lebih Rp 15 juta sampai Rp 20 juta,” tutupnya.
Untuk diketahui, gaji Ketua DPRD Sampang yaitu sebesar Rp 6.301.000 per bulannya, untuk 4 wakilnya sebesar Rp 4.672.500. Sedangkan untuk anggota DPRD tertinggi Rp 4.843.100 dan terendah sebesar Rp 4.186.000. Sehingga apabila ditotal dengan segala tunjangannya, para anggota gajinya mencapai sebesar Rp14-15 juta dan untuk pimpinannya berkisar Rp 17-18 juta. (MUHLIS/MK)
