SUMENEP, koranmadura.com – Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Sumenep, Madura, Jawa Timur, Hairul Anwar menilai pemerintah daerah setempat tergesa-gesa merealisasikan peluncuran Kartu Tani. Dampaknya petani tetap kesulitan mendapatkan jatah pupuk bersubsidi. Terutama petani yang tidak memiliki kartu tersebut.
“Di bawah masih ada petani yang belum tergabung di poktan. Kios itu kan melayani petani yang memegang Kartu Tani, karena pembelian pupuk dengan digesek. Ini membuat resah petani,” katanya, Rabu, 20 Desember 2017.
Mestinya, kata pengusaha muda itu, sebelum pendistribusiannya dilakukan, pemerintah daerah setempat memverifikasi petani yang tidak tergabung dalam poktan. “Kalau pendataan yang dilakukan pemerintah valid, petani tidak akan menjerit. Pasti mereka kebagian semua,” jelasnya.
Dia meminta kajian tentang pupuk di Sumenep perlu dilakukan. “Terobosan harus dilakukan, supaya masyarakat dapat mengakses dan mendapatkan jatah pupuk secara merata,” jelasnya.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep Bambang Prayogi mengatakan kesulitan pupuk di Sumenep merupakan persoalan klasik. “Makanya, mulai tahun depan harus ada verifikasi kembali kepada petani. Petani harus masuk poktan untuk bisa mendapatkan Kartu Tani. Itu harus dilakukan oleh Dispertahorbun,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan pupuk yang sering kurang biasanya urea, karena petani memberikan pupuk itu terkadang di luar kadar aturan.
Menurut Kepala Bidang (Kabid) Sarpras Dispertahorbun Arif Firmato, pupuk langka karena ada pengurangan jatah pupuk. “Tidak ada kaitan dengan Kartu Tani. RDKK sudah jelas, tapi realisasinya tidak sama. Ini masalah anggaran,” ucapnya. (JUNAIDI/RAH)
