SUMENEP, koranmadura.com – Pembagian bantuan alat pertanian di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, tidak merata. Bahkan terkesan tebang pilih.
Salah satunya bantuan traktor, rotavator, mesin penanam padi, dan banyak lagi yang lainnya. “Saya melihat, bantuan alat-alat pertanian itu hanya diberikan kepada poktan-poktan ‘anak emas’, sehingga poktan yang sudah dapat traktor, dapat lagi bantuan alat pertanian lainnya. Sedangkan poktan-poktan yang sangat membutuhkan bantuan alat-alat pertanian itu justru tidak pernah sekali pun diberi bantuan. Ini kan namanya tebang pilih,” kata Musawi.
Menurut pemerhati pertanian di kabupaten Sumenep ini, banyak poktan sudah berulangkali mengirimkan proposal permohonan bantuan ke dinas terkait, namun tak pernah mendapatkannya. Sedangkan poktan yang tidak mengajukan proposal, tetapi memiliki kedekatan emosional dengan pemangku kekuasaan di instansi pemerintah, maka langsung diminta membuat proposal.
“Saya punya datanya, karena sering menerima keluhan dari beberapa poktan. Di antaranya, ada poktan sejak berdiri hingga saat ini tidak pernah mendapatkan bantuan traktor, padahal sudah nyaris tiap tahun mengajukan permohonan ke pemerintah daerah melalui instansi terkait. Kalau seperti ini, pemerintah kan tidak serius memberdayakan semua petani di Sumenep,” tandasnya.
Dia menyatakan para petani di desa-desa sangat membutuhkan berbagai alat pertanian seperti traktor. Mayoritas di antaranya sering mengalami gagal panin padi karena terlambat tanam padi akibat tidak menemukan alat mengulah sawah saat dibutuhkan. “Tukang bajak di pedesaan itu bisa dihitung jari, sementara bantuan traktor dan sejenisnya berpusat di poktan-poktan tertentu. Jelas kalau seperti ini, petani yang diberdayakan tidak menyeluruh ke semua poktan. Seharusnya, bantuan peralatan pertanian serupa traktor dan sejenisnya bisa dinikmati oleh semua poktan, karena memang sangat dibutuhkan oleh semua petani di setiap poktan,” ucapnya.
Musawi berharap semua LSM, organisasi kemahasiswaan, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya, lebih tajam melihat permasalahan pembagian bantuan alat-alat pertanian tersebut. “Tidak hanya traktor, tapi juga bantuan lainnya, seperti Viar, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT), dan lainnya, cenderung diberikan kepada poktan sesuai kedekatan emosional. Poktan yang tidak memiliki kedekatan emosional, apalagi kritis terhadap instansi terkait, meskipun mengirimkan proposal berulangkali akan diabaikan. Ada kecenderungan poktan-poktan yang kritis dibunuh secara sistematis. Ini manusiawi, tapi sudah tidak sehat. Bukan memberdayakan semua petani namanya. Ini bisa dilaporkan ke kementerian,” tandasnya.
Dia menyatakan pemerintah daerah seharusnya melakukan penyegaran organisasi di instansi-instansi terkait pertanian mulai penyuluh hingga kepala instansi agar tirani kekuasaannya tidak merugikan para petani. (RAH)
