SAMPANG, koranmadura.com – Terindikasi melakukan kolusi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang Malik Amrullah didemo belasan pegiat Aliansi Insan Muda Sampang (AIM-S), Rabu, 20 Desember 2017, sekitar pukul 9.30 wib.
Sempat terjadi ketegangan antara koordinator aksi dengan Malik Amrullah saat demonstran berorasi bahwa pihak DPMD melakukan kolusi. Demonstran membeberkan bahwa di salah satu desa terjadi tumpang tindih antara pengerjaan program Pokmas 2016 dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD dan ADD) Tahun Anggaran 2017.
“Kami tidak akan menyebutkan di mana desa yang dimaksud, pengerjaan Pokmas 2016 itu jalan beton dan ada di Kecamatan Tambelangan. Tapi oleh desa itu dianggarkan lagi. Kok bisa,” ucap koordinator aksi, Anwar.
Kuat dugaan adanya indikasi kolusi antara pihak DPMD dengan kepala desa (kades) diketahui berdasarkan sistem penganggaran dan penggunaan APBDes. Menurutnya, penggunaan APBDes sebelumnya disahkan oleh DPMD.
“Sedangan DPMD sendiri diduga tidak melakukan pengawasan dan koreksi ke bawah, moro-moro langsung mengesahkan pada sejumlah kegiatan dari APBDes yang diusulkan saat di Musrembangdes. Seharusnya turun cek semua kegiatan,” ujarnya.
Sementara Kepala DPMD Sampang, Malik Amrullah membantah melakukan kolusi. “Kegiatan yang mana yang tumpang tindih. Ada di desa mana itu. Desanya saja tidak disebutin mana saya tahu itu tumpang tindih. Masyarakat boleh mengoreksi kami, tapi harus berdasarkan data dan bukti. Tapi AIM-S tidak menyebutkan apa-apa,” katanya.
Malik menyebutkan, bahwa aksi yang dilakukan AIM-S hanya penyebar isu. Sehingga pihaknya mengaku tidak akan memberikan kesimpulan apa pun untuk tudingan tersebut. “Haknya mereka menuding kami seperti itu, tapi saya minta jangan menyebar isu saja, kasihan 180 kepala desa. Semisal memang mau dilaporkan ke Kejati, ya saya persiapkan data-data yang diberikan desa kepada kami. Tapi yang jelas pengerjaan APBDes dari DD dan ADD tidak ada yang tumpang tindih,” kelitnya.
Pantauan koranmadura.com, sebelum pendemo meninggalkan kantor DPMD Sampang, mereka mengaku akan melakukan aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar dan akan melapor ke pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) di Surabaya dan Komisi Informasi (KI). (MUHLIS/MK)
